Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025, untuk membahas skema pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat di wilayah perkotaan.
Pertemuan ini menekankan pentingnya pembangunan rusun yang lebih manusiawi bagi masyarakat.
Purbaya menyampaikan bahwa konsep hunian vertikal harus tetap memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kalau saya pikir memang yang paling manusiawi untuk masyarakat," ungkapnya.
Skema Hybrid untuk Rusun Perkotaan
Dalam diskusi tersebut, Ara mengusulkan pendekatan hybrid dalam pembangunan rumah susun agar lebih konkret dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat urban.
"Skemanya saya mau bahas dengan Bapak (Purbaya) sekarang. Skemanya ini boleh tidak campuran atau hibrid, jadi boleh tidak kita mau buat langsung konkret hibrid," ia mengungkapkan.
Ara juga menyatakan dukungannya terhadap ide rusun yang lebih manusiawi, bahkan jika diperlukan harus ada perubahan dalam regulasi yang berlaku.
"Kalau Pak Menkeu memang ingin membuat (rumah) untuk rakyat lebih manusiawi maka kita bisa ubah (aturannya) agar lebih manusiawi," katanya.
Kolaborasi Antarkementerian dan Rencana Peluncuran Program
Purbaya tiba di Kantor Kementerian PKP pada pukul 17.10 WIB dan disambut langsung oleh Maruarar Sirait bersama sejumlah pejabat, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Purbaya juga menyempatkan diri melayani permintaan swafoto dari sejumlah orang yang menunggu di pintu masuk kantor.
Ara mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya sudah dua kali bertemu dengan Gubernur Jakarta untuk membahas terobosan penyediaan rumah subsidi di tengah kota.
Ia menekankan bahwa bentuk subsidi tersebut adalah rumah susun, bukan hunian tapak.
Ara juga menyampaikan bahwa skema rumah subsidi di wilayah perkotaan, khususnya Jakarta, akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Ia menambahkan bahwa realisasi program ini akan melibatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
- Penulis :
- Leon Weldrick
