billboard mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kemenkum DKI Jakarta Dorong Sinergi Antarinstansi Perkuat Pengawasan Warga Negara Asing di Jakarta Timur

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Kemenkum DKI Jakarta Dorong Sinergi Antarinstansi Perkuat Pengawasan Warga Negara Asing di Jakarta Timur
Foto: (Sumber: Kepala Kanwil Kemenkum DKI Jakarta Pamuji Raharja (kanan) usai diskusi terkait peram Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam meningkatkan pengawasan orang asing melalui sistem kependudukan serta upaya menghadapi isu strategis dalam wilayah kerja Jakarta Timur di Jakarta, Selasa (14/10/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.)

Pantau - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta mendorong sinergi antarinstansi dalam menghadapi tantangan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Timur.

Tantangan Pengawasan di Wilayah Padat dan Heterogen

Kepala Kanwil Kemenkum DKI Jakarta, Pamuji Raharja, menyebutkan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan orang asing di Jakarta Timur memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas dan tingkat heterogenitas yang tinggi.

“Jakarta Timur dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan aktivitas ekonomi yang beragam dan banyak pendatang, termasuk pekerja asing,” ungkapnya.

Menurut Pamuji, kondisi tersebut menuntut peningkatan kerja sama lintas sektor agar pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Penguatan Sinergi dan Pemanfaatan Sistem Terintegrasi

Pamuji menekankan bahwa tantangan utama dalam pengawasan bukan hanya pada jumlah warga negara asing, tetapi juga terkait akurasi data dan koordinasi antarinstansi.

Untuk itu, Kanwil Kemenkum DKI mendorong penguatan sinergi Tim Pora melalui pemanfaatan sistem kependudukan terintegrasi yang dapat memastikan setiap WNA terdata dengan benar.

Ia menegaskan, “Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh anggota Tim Pora untuk saling berbagi informasi dan mengambil langkah kolektif.”

Pamuji juga mengingatkan agar forum Tim Pora tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk bertukar informasi dan mengambil keputusan bersama.

Dengan koordinasi yang baik, Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur diharapkan mampu menindaklanjuti berbagai isu dan potensi pelanggaran izin tinggal secara lebih cepat dan akurat.

Teknologi dan Kolaborasi untuk Ketahanan Wilayah

Selain pengawasan izin tinggal, data kependudukan berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap pelanggaran atau aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh warga negara asing.

Pamuji menjelaskan bahwa integrasi data memungkinkan pemerintah mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini melalui analisis pola mobilitas dan aktivitas WNA di lapangan.

“Sistem data yang kuat akan membuat pengawasan menjadi lebih cepat, berbasis bukti, dan tidak lagi bergantung pada laporan manual,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi jajaran Imigrasi Jakarta Timur dan seluruh anggota Tim Pora atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan wilayah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pamuji berharap semangat kolaboratif lintas sektor terus dipertahankan untuk memperkuat ketahanan sosial dan keamanan nasional.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Tria Dianti