Pantau - Penunjukan Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi dinilai sebagai babak baru dalam transformasi institusional Polri, menurut pengamat politik dan isu intelijen Boni Hargens.
Polri Jadi Agen Pembangunan Sosial, Bukan Sekadar Aparat Keamanan
Menurut Boni, kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Polri sebagai agen strategis pembangunan sosial, sebagai bagian dari arah reformasi fundamental di Indonesia.
“Transformasi ini mengubah narasi tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia,” ungkapnya.
Dalam pendekatan baru ini, Polri tidak lagi semata dilihat sebagai penegak hukum, melainkan mitra strategis dalam pembangunan manusia, terutama melalui intervensi berbasis kesejahteraan.
Keterlibatan Polri dalam program pangan bergizi juga mencerminkan pemahaman bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun lewat kekuatan koersif, tetapi melalui investasi terhadap kesejahteraan rakyat.
Reposisi Polri ini disebut sejalan dengan tren global, di mana institusi keamanan mulai terlibat dalam program pembangunan sosial.
Di tengah kompleksitas geografis Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan keberagaman sosial-ekonomi, jangkauan Polri dinilai sebagai aset strategis dalam memperluas akses terhadap pangan bergizi secara merata.
“SPPG Polri merepresentasikan inovasi kelembagaan yang merespons kompleksitas tantangan gizi dan pangan di Indonesia,” jelas Boni.
Kombinasi Kelembagaan dan Pemahaman Lokal Jadi Kunci
Program SPPG tidak hanya difokuskan pada penyediaan makanan, tetapi juga menjamin kualitas nutrisi bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Keunggulan SPPG Polri terletak pada kombinasi antara kapasitas organisasional hingga tingkat desa, pemahaman terhadap konteks lokal, dan struktur komando yang jelas, yang memungkinkan implementasi program secara cepat dan terkoordinasi.
Kedekatan Polri dengan masyarakat juga memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Penunjukan SPPG Polri juga dikaitkan langsung dengan Astacita, yakni delapan pilar kebijakan nasional dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.
“Astacita berfungsi sebagai dokumen strategis yang mengintegrasikan berbagai agenda pembangunan sektoral dalam satu narasi koheren tentang masa depan Indonesia,” ujar Boni.
Dalam hal ini, SPPG Polri dinilai menyentuh setidaknya empat pilar Astacita secara langsung, yakni kedaulatan pangan, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan reformasi birokrasi melalui inovasi kelembagaan.
458 SPPG Siap Dukung Makan Bergizi Gratis untuk 1,59 Juta Siswa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri hingga kini telah membentuk 458 SPPG yang siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut:
- 49 SPPG telah beroperasi
- 20 SPPG dalam tahap persiapan operasional
- 366 SPPG dalam tahap pembangunan
- 13 SPPG baru saja peletakan batu pertama
- 10 SPPG akan segera groundbreaking di Kalimantan Selatan
Program ini diperkirakan akan menjangkau 1,59 juta siswa sebagai penerima manfaat secara nasional.
Selain dampak gizi, keberadaan 458 SPPG ini juga diproyeksikan menyerap sekitar 22.850 tenaga kerja, sehingga dapat membantu membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
