Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan dimulai pada tahun 2026 setelah sempat tertunda lebih dari satu dekade.
Ditetapkan Jadi RS Kelas A Milik Pemprov DKI
Rumah sakit yang akan dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektare ini direncanakan menjadi rumah sakit kelas A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa memulai untuk membangun Rumah Sakit Sumber Waras yang luasnya 3,6 hektare, adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta kelas A," ujar Pramono.
Ia menyatakan kegembiraannya karena lahan dengan nilai sekitar Rp1,4 triliun itu kini telah kembali menjadi milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.
Pembangunan rumah sakit akan dilakukan langsung di lokasi eksisting RS Sumber Waras yang selama ini terbengkalai.
Dikaji Dua Opsi Desain, Tak Ganggu Proyek RS Cakung
Dinas Kesehatan DKI Jakarta tengah mengkaji dua opsi desain untuk pembangunan RS Sumber Waras.
Pertama, memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang saat ini sudah sempit ke lahan RS Sumber Waras.
Kedua, membangun rumah sakit baru secara penuh di area tersebut.
"Apakah memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang sekarang sudah sempit ke area Sumber Waras, atau membangun baru. Dua-duanya sudah saya minta dikaji," ungkap Pramono.
Ia menegaskan bahwa pembangunan RS Sumber Waras tidak boleh mengganggu proyek pembangunan RS tipe A di Cakung, Jakarta Timur, yang sudah lebih dahulu berjalan.
Oleh karena itu, pelaksanaan fisik pembangunan di Sumber Waras direncanakan baru akan dimulai pada tahun 2026.
Konsultasi ke KPK untuk Optimalkan Pemanfaatan Lahan
Sebelumnya, pada Kamis, 16 Oktober 2025, Pramono mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi mengenai rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras.
"Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Pramono menyebut bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) tanah RS Sumber Waras saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan saat kasusnya diusut oleh KPK.
Dengan konsultasi ini, Pemprov DKI berharap dapat memanfaatkan lahan yang terbengkalai tersebut secara optimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
