Pantau - Dalam satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat berbagai capaian penting dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Transformasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan
Sejak Oktober 2024, Kementerian PANRB berfokus melakukan transformasi di sektor pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan komitmennya, "Kami akan terus melakukan transformasi melayani negeri," ungkapnya.
Dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementerian PANRB berhasil menata struktur kelembagaan pemerintahan dengan cepat. Sebanyak 69 Peraturan Presiden terkait penataan kelembagaan diselesaikan kurang dari 100 hari, termasuk pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama yang dilakukan tepat waktu agar pelayanan publik tetap berjalan lancar.
Dalam satu tahun terakhir, telah terbentuk 66 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah sebagai pusat layanan terpadu antara pemerintah dan swasta dengan rata-rata 155 jenis layanan. Kini, total 296 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia, mencakup 58 persen kabupaten dan kota.
Selain layanan fisik, Kementerian PANRB juga meluncurkan MPP Digital Nasional (MPPDN) yang memungkinkan perizinan tenaga kesehatan diselesaikan kurang dari satu jam dari sebelumnya 14 hari kerja. MPPDN telah diterapkan di 199 daerah dengan 184.802 penerima manfaat.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 mencapai angka 88,9 dengan kategori Sangat Baik, tertinggi dalam lima tahun terakhir dari tujuh juta responden. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai nilai 4,02 atau kategori A-/Sangat Baik, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 3,89.
Menteri Rini menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar reformasi pelayanan publik dilakukan lebih efisien dan transparan.
Reformasi Birokrasi dan Penguatan Aparatur Negara
Transformasi digital pemerintahan juga berjalan signifikan. Kementerian PANRB bersama Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional mengevaluasi 1.750 kegiatan dari berbagai kementerian/lembaga dan berhasil menghemat Rp100,1 miliar dari belanja teknologi informasi pemerintah pusat.
Digitalisasi turut diterapkan pada program perlindungan sosial dengan sistem integrasi data, yang berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran senilai lebih dari Rp100 triliun. Uji coba di Banyuwangi mencatat 341.000 pendaftar hanya dalam tiga minggu.
Dalam bidang sumber daya manusia aparatur, rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, mencakup 180 ribu formasi PNS dan 870 ribu PPPK dari total enam juta pelamar. Kebijakan ini sekaligus menyelesaikan isu tenaga non-ASN yang telah berlangsung selama dua dekade.
Kementerian PANRB juga menyiapkan reformasi sistem karier dan kesejahteraan ASN melalui rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN dan Penghargaan ASN. Menteri Rini mengungkapkan, "Kebijakan Fleksibilitas Kinerja ASN kami rancang untuk modernisasi pola kerja dan peningkatan kesejahteraan aparatur."
Dari sisi tata kelola, penerapan Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan memperkuat integritas birokrasi. Menteri Rini menambahkan, "Kebijakan ini memastikan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan mendapat apresiasi internasional."
Sebanyak 84 persen instansi pemerintah tercatat meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sementara 231 unit layanan publik meraih predikat Zona Integritas pada 2024. Secara keseluruhan, lebih dari 15.000 unit layanan publik telah menerapkan Zona Integritas baik kategori WBK maupun WBBM.
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 2024 mencapai 73,98 dengan kategori Baik, meningkat dari tahun sebelumnya 72,68. Sebanyak 48 instansi pusat dan 218 pemerintah daerah menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi.
Kementerian PANRB juga telah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 yang menekankan birokrasi harus memberikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Apresiasi Internasional dan Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional
Pada Oktober 2025, Menteri Rini menjadi delegasi Indonesia dalam Open Government Partnership Global Summit untuk mempromosikan tata kelola digital dan birokrasi berbasis kepercayaan publik. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memberikan apresiasi kepada Indonesia atas pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam peningkatan layanan publik.
Dalam forum tersebut, Indonesia memamerkan praktik baik Digital Public Infrastructure serta proyek digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi sebagai contoh transformasi digital inklusif.
Kementerian PANRB juga mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan perumahan rakyat. Fokus kebijakan kementerian meliputi penataan kelembagaan, manajemen SDM aparatur, penguatan tata kelola, percepatan digitalisasi pemerintahan, serta penyederhanaan proses bisnis.
Menteri Rini menegaskan, "Kami selalu terbuka terhadap masukan publik untuk memperbaiki birokrasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat." Ia menutup dengan semangat Transformasi Melayani Negeri untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, terbuka, dan berdampak langsung bagi rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
