Pantau - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, menyiapkan lahan seluas 6,7 hektare di Kecamatan Cerbon untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai dibangun pada awal tahun 2026.
Tahapan dan Rencana Pembangunan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, Dahtiar Fajar, menyampaikan bahwa proses menuju pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa tahapan awal mencakup survei lokasi dan penetapan lahan seluas 6,7 hektare yang merupakan milik pemerintah daerah di Kecamatan Cerbon.
“Proses lelang pembangunan telah selesai pada Oktober 2025,” ungkapnya.
Menurut Dahtiar, pembangunan fisik dijadwalkan dimulai pada awal tahun 2026 dan akan berlangsung hingga akhir tahun.
Sekolah Rakyat tersebut akan menampung sekitar 850 siswa dengan pembagian enam kelas setara Sekolah Dasar (SD), 12 kelas setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16 kelas setara Sekolah Menengah Atas (SMA).
Fasilitas yang akan dibangun meliputi 20 jenis bangunan, antara lain asrama putra dan putri, ruang kelas, laboratorium, ruang makan dan dapur, kantin, lapangan sepak bola, masjid, rumah susun guru, kebun sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya.
Tujuan dan Dampak Sosial
Pada akhir 2025, Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu dari tiga daerah di Kalimantan Selatan yang terpilih untuk pembangunan Sekolah Rakyat bersama Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dahtiar Fajar berharap program Sekolah Rakyat dapat memberikan akses pendidikan berkualitas secara inklusif dan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program ini juga diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi sarana untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan generasi muda.
Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh hambatan ekonomi dan geografis.
Penyediaan fasilitas pendidikan asrama yang inklusif dianggap sebagai langkah penting untuk mengatasi hambatan tersebut.
Tingginya angka putus sekolah disebut sebagai salah satu indikator kemiskinan struktural di daerah, sehingga program ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dahtiar Fajar juga mengharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan aktif dalam mensosialisasikan program Sekolah Rakyat hingga ke pelosok desa.
- Penulis :
- Aditya Yohan
