Pantau - Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat realisasi investasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.
Diresmikan Langsung oleh AHY di Jakarta
Peresmian IPFO dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Selasa, 21 Oktober 2025, di kantornya di Jakarta.
AHY menyatakan bahwa IPFO bukan sekadar simbol administratif, melainkan langkah konkret dalam menjembatani kemitraan antara pemerintah dengan investor, baik domestik maupun asing.
"Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan," ungkapnya.
IPFO merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar pada Juni lalu.
Dalam konferensi tersebut, pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang mencakup 46 proyek strategis di sektor transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan kota cerdas.
Platform Terpadu dan Dukungan untuk Investor
AHY menegaskan bahwa IPFO akan menjadi platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kantor ini akan membantu investor dan pemilik proyek dalam memahami prosedur, menyusun prioritas, serta mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan nasional.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan melebihi 643,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.300 triliun.
Namun, dari jumlah tersebut, kontribusi sektor swasta baru mencapai sekitar 28 persen.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, IPFO menyajikan daftar proyek yang terstruktur, dokumen acuan yang seragam, dan dukungan mitigasi risiko.
Mitigasi risiko ini akan dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Dan akhirnya, meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, memastikan proyek siap secara finansial dan teknis sebelum sampai ke pasar," ujarnya.
Pemerintah juga mengadopsi skema pembiayaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur mampu mendorong pemerataan ekonomi nasional.
"Kepada semua calon investor, Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar jabat tangan dan janji. Anda berhak atas kejelasan, kepastian, dan keyakinan," tegas AHY.
"IPFO akan menjadi mitra terpercaya Anda - satu titik kontak yang andal untuk memandu Anda melalui prosedur, menghubungkan Anda dengan lembaga terkait, dan mempercepat pemanfaatan proyek," ia menambahkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
