Pantau - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman menjadi salah satu prioritas utama Kementerian PU pada 2025 sebagai wujud nyata dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo, khususnya dalam membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata.
Infrastruktur Permukiman sebagai Instrumen Sosial Ekonomi
Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman bukan hanya untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
"Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan," ungkapnya.
Kementerian PU menerapkan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam setiap proyek penataan kawasan, untuk menciptakan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Program ini juga diarahkan untuk mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi wisata, serta pengentasan kemiskinan secara langsung di lokasi-lokasi prioritas.
Tujuh Lokasi Strategis Jadi Fokus Penataan 2025
Sepanjang tahun 2025, terdapat tujuh lokasi penataan kawasan permukiman yang dilaksanakan Kementerian PU, yaitu:
Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan)
Fokus pada pengendalian banjir rob, normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, dan ruang terbuka publik.
Anggaran: Rp18,89 miliar.
Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang)
Kawasan cagar budaya dan destinasi wisata sejarah Melayu.
Infrastruktur meliputi jalan lingkungan, drainase, plaza penyambut, balai adat, lanskap, serta karya seni.
Anggaran: Rp36,98 miliar.
Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam)
Untuk relokasi warga terdampak proyek Rempang Eco City.
Infrastruktur dasar dibangun di atas lahan 36,77 hektar dengan fasilitas jalan, drainase, PJU, air bersih, TPS-3R, ruang publik, dan Puskesmas pembantu.
Anggaran: Rp164,78 miliar.
Kawasan Panjunan (Kota Cirebon)
Fokus pada optimalisasi penataan lingkungan bersejarah dan penguatan infrastruktur kawasan padat penduduk.
Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara)
Dibangun di atas lahan seluas 11,85 hektar, terdiri dari 287 unit hunian tetap, fasilitas sosial, sekolah, rumah ibadah, taman bermain, dan lapangan serbaguna.
Anggaran: Rp115,92 miliar.
Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali)
Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah)
Keduanya merupakan kawasan penyangga industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Pembangunan mencakup jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka publik, serta sentra UMKM.
Tujuannya untuk menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan kualitas hidup masyarakat lokal.
Dengan program ini, pemerintah berharap tercipta lingkungan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
