Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para mitra SPPG di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), pada 23–25 Oktober 2025.
Fokus Sosialisasi: Transparansi dan Kualitas Pelaksanaan MBG
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta wakil yayasan dari berbagai mitra penyelenggara MBG di Babel.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa pihaknya menekankan tiga aspek penting dalam pelaksanaan program MBG.
"Dalam sosialisasi yang diikuti para Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan wakil yayasan dari mitra-mitra SPPG yang sudah berjalan di Babel ini, kami menekankan tiga hal dalam tata kelola yang sudah ada," ungkapnya.
Tiga hal tersebut meliputi kelayakan bangunan dapur, keamanan pangan, dan transparansi keuangan.
Untuk keamanan pangan, BGN telah menyusun petunjuk teknis dan merekrut tenaga dari lingkungan sekitar dapur guna menjamin kualitas bahan makanan serta menghindari potensi keracunan.
Dari sisi keuangan, sistem pembayaran menggunakan Virtual Account (VA) untuk mencegah penyalahgunaan dana.
"Untuk mencegah ini cara pembayarannya dengan VA (Virtual Account), VA boleh dikeluarkan uangnya, jika dua pihak sudah setuju, wakil yayasan dan Kepala SPPG," ujarnya.
Wakil yayasan akan membuat permintaan pengeluaran dana berdasarkan rencana yang telah dibahas bersama Kepala SPPG dan ahli gizi.
"Jika Kepala SPPG sudah setuju, baru uang dikeluarkan," tambah Tigor.
Tantangan Pelaksanaan dan Dampak Ekonomi Lokal
BGN mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi program, salah satunya adalah keberadaan dapur-dapur yang lokasinya berdekatan.
"Banyaknya dapur-dapur berhimpitan itu menjadi salah satu kendala kita, namun solusinya sepanjang masih melayani dalam radius 6 km penerima manfaatnya itu masih datar, jika lebih dari radius, kita khawatirkan makanannya basi," jelas Tigor.
Risiko lain adalah ketergantungan bahan pangan dari luar daerah seperti Palembang dan Padang.
"Kita sudah pernah diskusi dengan Pak Gubernur ini bagaimana Babel membangun prasarana pertanian dengan memproduksi sayur, ayam bertelur, dan ikan, itu harus dengan bantuan pemda. Jadi masyarakat Babel harus bertani dari sekarang karena hasilnya sudah pasti dibeli," ujarnya.
Saat ini terdapat lebih dari 120 SPPG di Babel, dan jika masing-masing dialokasikan dana Rp10 miliar, maka total anggaran MBG di wilayah ini bisa mencapai Rp1,2 triliun per tahun.
Dana tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Namun, dari 120 usulan SPPG, baru 36 lokasi yang sudah berjalan.
Beberapa lokasi dilaporkan mengalami perkembangan yang lambat dan telah diberikan teguran.
Jika tidak menunjukkan kemajuan, lokasi tersebut akan digantikan oleh mitra lain.
"Di sini kita menjelaskan petunjuk teknis dan standar operasional yang sudah dibuat untuk sistem dan tata kelola dalam MBG. Jadi kita memanggil semua mitra-mitra SPPG yang sudah operasional di Babel," tutup Tigor.
- Penulis :
- Aditya Yohan
