billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Bappenas dan BGN Dorong Pemerintah Daerah Bangun Rantai Pasok demi Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Bappenas dan BGN Dorong Pemerintah Daerah Bangun Rantai Pasok demi Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Foto: (Sumber: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy (kanan) dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya (kiri) memberikan keterangan seusai meresmikan SPPG Preneur Prokids Anak Indonesia di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (26/10/2025). ANTARA/Ananto Pradana)

Pantau - Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh pemerintah daerah untuk membangun ekosistem rantai pasok bahan baku demi mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan bahwa kepastian rantai pasok dari hulu ke hilir menjadi faktor kunci agar pelaksanaan program MBG berjalan optimal.

“Kami harus memastikan rencana itu dilaksanakan dan dirasakan dengan baik. Rantai pasok harus mentransformasikan mulai dari hulu di dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) sampai kepada penerima manfaat, itu harus satu kesatuan dalam pelaksanaan MBG,” kata Rachmat.

Pengawasan Nasional dan Pendekatan MBG Preneur

Rachmat menegaskan bahwa program MBG harus berhasil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terluar seperti Aceh dan Papua.

Untuk itu, Bappenas dan BGN akan terus melakukan pengawasan secara menyeluruh agar pelaksanaan program tidak timpang antarwilayah.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa MBG tidak cukup hanya fokus pada operasional dapur SPPG, melainkan juga pada ketersediaan bahan baku berkualitas.

Ia menyatakan bahwa pemenuhan bahan baku harus dirancang secara menyeluruh dan tidak dilakukan secara parsial.

Sony mencontohkan Kota Malang, di mana saat ini hanya ada 25 SPPG sehingga kebutuhan pasokan masih dapat dipenuhi.

Namun jika jumlah SPPG meningkat menjadi 83, maka pasokan seperti kangkung, pakcoy, dan ikan perlu direncanakan dengan matang.

“Karena saat ini pasokan bisa terpenuhi karena jumlahnya baru 25 SPPG di Malang, ketika sudah 83 SPPG bagaimana bisa memenuhi, seperti kangkung, pakcoy dan ikan. Ini harus dipikirkan,” ujarnya.

Untuk memperkuat strategi pelaksanaan, BGN mulai mendorong pendekatan MBG Preneur yang telah diujicobakan di Kota Malang.

Konsep ini bertujuan agar SPPG tidak hanya berpikir pada aktivitas dapur, tetapi juga mampu memperluas akses bahan baku dan berpikir strategis sebagai pelaku rantai pasok.

“Jadi, tidak hanya sekadar memikirkan soal dapur,” ucap Sony.

Penulis :
Aditya Yohan