Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan optimisme bahwa nama-nama Pahlawan Nasional yang baru bisa diumumkan sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 bersama siswa-siswa Sekolah Rakyat di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
"Ya mudah-mudahan, insyaAllah sih. InsyaAllah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," ungkapnya.
Proses Seleksi Ketat Libatkan Banyak Unsur
Kementerian Sosial, menurut Saifullah, tahun ini telah mengusulkan sebanyak 40 nama kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari pengajuan tahun-tahun sebelumnya yang kembali dipertimbangkan.
Proses seleksi dilakukan secara berlapis, melibatkan masyarakat dan tim ahli di tingkat pusat guna menyeleksi nama-nama yang layak.
"Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar," ia mengungkapkan.
Nama-Nama yang Diusulkan Termasuk Tokoh Nasional dan Daerah
Dari total 40 nama yang diusulkan, beberapa tokoh yang telah dikenal luas di antaranya adalah Marsinah (aktivis buruh perempuan), Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Tokoh lain yang masuk daftar antara lain Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, dan H.B Jassin.
Usulan lainnya termasuk Sultan Muhammad Salahuddin dari NTB, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, H. Ali Sastroamidjojo, dr. Kariadi, serta sejumlah tokoh daerah seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat) dan Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku).
Kementerian Sosial masih menunggu proses penilaian dan persetujuan dari Dewan Gelar sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk penetapan resmi.
- Penulis :
- Arian Mesa
