Pantau - Badan legislatif tertinggi China pada Selasa, 28 Oktober 2025, mengesahkan Undang-Undang (UU) Maritim yang telah direvisi dan akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 mendatang.
Revisi Besar untuk Menyesuaikan Perkembangan Global
Pengesahan dilakukan dalam sesi ke-18 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC) ke-14.
UU Maritim yang direvisi ini terdiri dari 16 bab dan memuat 310 pasal.
Isi revisi tersebut disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam bidang pelayaran dan perdagangan, serta mengacu pada konvensi maritim internasional terbaru.
UU ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas maritim dan mendorong pembangunan berkualitas tinggi di sektor pelayaran serta perdagangan.
Fokus pada Perlindungan Laut dan Transformasi Digital
Revisi UU Maritim juga bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan laut, memperkuat keterbukaan ekonomi tingkat tinggi, serta mendukung pembangunan China sebagai kekuatan maritim dan pelayaran global.
Perubahan tersebut menyesuaikan hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas maritim, serta memperjelas status hukum dan aturan penerapan catatan transportasi elektronik guna mendukung stabilitas ekspektasi pasar.
Langkah ini diharapkan memberikan dasar kelembagaan yang kuat bagi transformasi digital di industri pelayaran.
Dalam rangka memperkuat perlindungan lingkungan laut, revisi UU menambahkan satu bab baru mengenai tanggung jawab atas kerusakan akibat pencemaran minyak oleh kapal, yang memperkuat kerangka hukum konservasi ekologi laut.
Selain itu, UU yang direvisi juga menetapkan dukungan negara terhadap kerja sama internasional di bidang maritim dan mendorong pembangunan industri pelayaran yang sehat serta berdaya saing internasional.
UU ini turut memuat peningkatan dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan hubungan luar negeri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
