Pantau - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini tengah mengkaji ketersediaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama dalam mendukung rencana implementasi program biodiesel B50 pada semester kedua tahun 2026.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyampaikan bahwa pihaknya telah diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap ketersediaan bahan baku tersebut.
"Kami di Kementerian Perindustrian mendapatkan tugas untuk melihat feedstock (bahan bakunya)," ungkapnya dalam pembukaan Pameran Industri Agro di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.
Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pemerintah terhadap kesiapan implementasi program mandatori B50, yaitu kewajiban penggunaan bahan bakar solar yang dicampur 50 persen bahan nabati atau fatty acid methyl ester (FAME).
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk menjamin ketersediaan pasokan CPO dalam negeri.
DMO akan mewajibkan produsen CPO untuk mengutamakan kebutuhan domestik sebelum mengekspor ke pasar luar negeri.
"Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari pemerintah, pasti akan ikut kebijakan," ia menambahkan.
Strategi Pemerintah Jamin Pasokan CPO untuk B50
Pemerintah menargetkan implementasi mandatori B50 mulai semester kedua 2026 sebagai bagian dari upaya menghentikan ketergantungan impor solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pemerintah sedang mengevaluasi tiga alternatif utama untuk menjamin pasokan CPO.
Alternatif tersebut mencakup intensifikasi lahan sawit agar produktivitas meningkat tanpa perlu membuka lahan baru, pembukaan lahan sawit baru, serta pengurangan ekspor melalui kebijakan DMO.
"Kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah DMO. Kita lihat itu salah satu alternatif," ujarnya.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menyatakan dukungan terhadap rencana pengurangan ekspor CPO sebagai langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan B50.
Dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025, Amran menjelaskan bahwa pelaksanaan B50 memerlukan tambahan pasokan CPO sebesar 5,3 juta ton.
Ia mengungkapkan bahwa produksi CPO nasional saat ini mencapai 46 juta ton per tahun.
"Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta ton diolah di dalam negeri, sedangkan sekitar 26 juta ton diekspor ke luar negeri," jelasnya.
Dengan rencana pemangkasan ekspor hingga 5,3 juta ton, pemerintah berharap program B50 dapat dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan domestik lainnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
