Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menggelar audiensi dengan keluarga korban Lion Air PK-LQP yang jatuh di perairan Tajung Karawang beberapa bulan yang lalu. Dalam audiensi ini, pihak keluarga menuntut DPR mendorong pemerintah membantu pemenuhan kewajiban pihak Lion Air kepada korban.
Fahri mengaku sangat kaget bahwa hampir kurang lebih 3 bulan pasca jatuhnya pesawat itu urusan yang paling penting terkait keluarga korban atau korban masih terbengkalai.
"Saya syok karena sampai 3 bulan rupanya urusan yang paling penting yaitu tentang korban dan keluarga korban itu justru masih terbengkalai, terbengkalai, dan menyisakan banyak sekali pertanyaannya yang besar," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).
Baca juga: Diduga Terlibat Kasus Suap, Ketua PN Semarang Dicopot
Selain itu, Fahri menilai pemerintah saat ini terlihat gamang dalam menghadapi keluarga korban Lion Air. Menurutnya, pemerintah hanya 'mengerjai' para keluarga korban saat ini.
"Kemudian mayoritas dari keluarga korban belum mendapatkan kompensasi apapun dan kompensasi yang mereka dapatkan dengan prasyarat-prasyarat yang begitu aneh ya karena setelah seolah-olah menandatangani kesepakatan lalu seluruh hak-haknya itu hilang," tuturnya.
"Seharusnya pemerintahan di sini memberikan kepastian kepada keluarga korban tentang akhir dari pada pencarian dan tentang kompensasi yang diterima oleh keluarga korban dan tentang akhir dari cerita ini," sambungnya.
Baca juga: Nilai Debat Pilpres Pertama Kaku, Ini Saran Fadli untuk KPU di Debat Kedua
Sementara di lain sisi, Kuasa Hukum korban Lion Air, Aprillia Supraliyanto mengatakan, bahwa sejauh ini pemenuhan terhadap korban Lion Air belum maksimal.
"Kalau kita merujuk UU perlindungan konsumen, secara regulatif juga diatur apa sesungguhnya yg jadi kewajiban dan harus dilakukan Lion. Tetapi nyatanya sampai sekarang tidak juga dilakukan," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya atas nama perwakilan keluarga korban Lion meminta kepada DPR RI untuk bisa mendorong pemerintah agar mau menyelesaikan masalah ini secepatnya. Menurutnya sudah sepatutnya warga negara mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi.
"Saya kira ini tidak fairnya Lion. kami coba berpikir positif bahwa ini persoalan Lion, corporate, dengan pemerintah dan penguasa ini tidak ada conflict of interest, Harapan kami, tapi kalau seandainya ada semacam itu tolong selesaikan, hentikan itu. Berikan hak-hak dari warga negara ini," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
