Pemprov Sumatera Barat Siap Terapkan Pemerintahan Digital Penuh Mulai 1 Januari 2026

Pantau - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akan menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital secara penuh mulai 1 Januari 2026, menandai transisi total dari administrasi berbasis kertas ke sistem elektronik.

Semua Urusan Administrasi Akan Dilakukan Secara Digital

"Mulai 1 Januari 2026, saya tidak akan menerima lagi surat dalam bentuk kertas. Semua urusan administrasi sudah harus dilakukan secara digital," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, dalam pernyataannya di Padang pada hari Senin.

Langkah ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital yang dicanangkan pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang modern, cepat, dan akuntabel.

Untuk mendukung implementasi sistem digital, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah platform yang akan digunakan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Aplikasi Srikandi dan E-Sign Jadi Andalan

Beberapa platform yang disiapkan antara lain aplikasi Srikandi untuk pengelolaan surat-menyurat, dan aplikasi E-Sign untuk proses persetujuan perjalanan dinas secara elektronik.

Kedua aplikasi ini diharapkan menjadi terobosan dalam mempercepat transisi digital serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau good governance.

"Kedua sistem tersebut menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan ramah lingkungan," ia mengungkapkan.

Arry menambahkan, digitalisasi memungkinkan seluruh proses kerja dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat oleh ruang dan waktu.

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan sistem digital juga dinilai mampu menghemat biaya operasional dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Ia menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan merupakan tanggung jawab bersama untuk meninggalkan metode administrasi konvensional.

"Seluruh jajaran segera tinggalkan kebiasaan administrasi konvensional dan beralih sepenuhnya ke sistem elektronik," tegasnya.

Transformasi menuju sistem pemerintahan digital ini menandai komitmen Pemprov Sumbar dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.