Kontribusi Sektor Maritim Ditargetkan Naik hingga 9,1 Persen pada 2029, Pemerintah Genjot Proyek Strategis dan Kerja Sama Glo

Pantau - Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari 8,1 persen pada tahun 2025 menjadi 9,1 persen di tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Kita menargetkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB dapat meningkat dari 8,1 persen di tahun 2025 menjadi hingga 9,1 persen pada tahun 2029," ungkap AHY.

Penguatan Infrastruktur dan Investasi Maritim

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong penguatan kebijakan fiskal di sektor maritim, reformasi struktural, dan peningkatan investasi swasta.

Langkah konkret lainnya mencakup peningkatan kapasitas dan efisiensi pelabuhan utama serta penguatan jaringan tol laut sebagai tulang punggung logistik nasional.

Sejumlah proyek strategis telah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, termasuk terminal peti kemas dan produk di Jakarta, Terminal Kijing dan kawasan industri di Kalimantan Barat, Pelabuhan Baru Makassar, serta Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

"Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maritim melalui peningkatan efisiensi logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, laut adalah perangkat utama Indonesia," ia mengungkapkan.

Kerja Sama Internasional dan Modernisasi Armada

Dalam rangka meningkatkan layanan transportasi laut yang andal, aman, dan efisien, pemerintah juga mendorong peremajaan dan modernisasi armada laut.

Selain itu, kapasitas layanan di berbagai rute penting, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), turut ditingkatkan.

Langkah kerja sama internasional pun diambil, salah satunya dengan Federasi Rusia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di sektor maritim oleh AHY mewakili Pemerintah Indonesia.

Kolaborasi ini mencakup alih teknologi dan transisi energi pada angkutan laut, kerja sama ilmiah dan teknis, transformasi infrastruktur pelabuhan berbasis lingkungan, pengembangan industri galangan kapal, pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.