Pantau - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis seperti ideologi partai politik, sistem pemilu, dan ketahanan energi nasional.
Ketua Umum KAMMI, Ahmad Jundi, mengapresiasi keterbukaan Partai Golkar terhadap generasi muda dan aktivis.
"tidak banyak partai politik yang memberi ruang bagi kader muda untuk tumbuh", ungkapnya, sembari menekankan pentingnya mengembalikan orientasi partai pada ideologi dan pendidikan politik.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen Partai Golkar dalam penguatan kapasitas kader.
"Golkar memiliki Golkar Institute dan akan segera mendirikan Golkar Academy. Ini lembaga untuk meningkatkan kapasitas pejabat publik agar tidak hanya piawai menggalang suara tetapi juga memiliki kemampuan teknokratis", ia mengungkapkan.
KAMMI Dukung Pemisahan Pemilu dan Reformasi Sistem Politik
Dalam audiensi tersebut, KAMMI menyatakan dukungannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029.
KAMMI menilai kebijakan tersebut akan memberikan kepastian hukum serta waktu persiapan yang lebih baik bagi partai politik dan masyarakat.
KAMMI juga menyatakan dukungannya terhadap Partai Golkar dalam pembahasan RUU Pilkada, RUU Pemilu, dan RUU Partai Politik yang dianggap saling berkaitan.
Mereka mendorong penerapan sistem pemilu campuran karena menganggap sistem proporsional terbuka saat ini memiliki kelemahan.
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Golkar menyatakan bahwa setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Ia menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan koreksi atas sistem proporsional tertutup, di mana "caleg nomor satu hampir pasti terpilih tanpa perlu turun ke rakyat".
Sarmuji menambahkan, "Seburuk-buruknya sistem sekarang, caleg atau anggota DPR dipaksa untuk turun ke lapangan. Tapi ya setiap solusi pasti disertai problem baru, masalah hari ini adalah hasil solusi masa lalu. Tugas kita meminimalkan problem barunya".
Ketahanan Energi Jadi Sorotan, Golkar Dukung Etanol
Isu ketahanan energi nasional juga menjadi salah satu pokok bahasan dalam audiensi tersebut, termasuk dukungan terhadap kebijakan bahan bakar berbasis etanol yang diinisiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
KAMMI menyatakan dukungan terhadap kebijakan energi berbasis etanol sebagai langkah menuju energi bersih dan terbarukan.
Sarmuji yang juga anggota Komisi VI DPR RI menyatakan bahwa ketahanan energi merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa.
"Siapa yang punya kedaulatan energi, dia akan menjadi negara besar. Kebijakan etanol ini energi bersih, energi terbarukan, dan bisa menghidupkan pertanian, petani singkong, petani tebu, dan sebagainya", ujarnya.
Ia juga mengakui adanya resistensi terhadap kebijakan tersebut meskipun manfaatnya jelas.
"Bukan hanya energi bersih yang dihasilkan tetapi juga memakmurkan petani karena permintaan singkong, tebu dan bahan etanol lainnya meningkat", tambahnya.
Sementara itu, Sarmuji turut menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan ambang batas presidential threshold yang masih menuai pro dan kontra.
"Kita harus patuh pada putusan MK tetapi MK juga memandang perlu ada rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden. Misalnya, hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem presidensial", ujarnya.
Ia melanjutkan, "Ini untuk mencegah terjadinya calon tunggal atau sedikit calon sehingga tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang kita anut. Karena kalau terlalu banyak calon, tidak baik juga bagi sistem ketatanegaraan kita".
- Penulis :
- Shila Glorya
