Pantau - Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membahas 19 standar operasional prosedur (SOP) kesehatan serta berbagai persoalan lintas kementerian dan lembaga dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
Bahas SOP dan Tantangan Pasokan, Semua Kementerian Diminta Terlibat
Rapat dipimpin oleh Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, yang menyatakan bahwa pelaksanaan MBG tidak dapat berjalan sendiri karena alokasi anggarannya sangat besar dan melibatkan banyak pihak.
Dalam rapat tersebut dibahas 19 SOP kesehatan, penyusunan menu, pelaksanaan distribusi MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta pembentukan kelompok kerja penyiapan bahan baku.
Nanik menegaskan perlunya antisipasi terhadap persoalan pasokan bahan pangan karena operasional 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 40 juta penerima manfaat mendorong permintaan tinggi dan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok seperti ayam, telur, sayuran, dan buah.
"Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah soal penyediaan bahan baku," ungkapnya.
Semua kementerian dan lembaga diminta aktif dalam mengatasi persoalan rantai pasok.
Nanik menyebut tidak menjadi masalah jika Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberdayakan kader posyandu untuk beternak ayam atau menanam sayuran, pisang, dan buah di pekarangan.
Kemenkes Soroti Sertifikasi Higiene SPPG, Dana Desa Difokuskan untuk Ketahanan Pangan
Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa dari lebih 14.000 SPPG, baru 4.590 yang mengajukan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), dan baru 1.218 yang telah memperoleh sertifikat tersebut.
Kendala utama pengajuan SLHS adalah masih ditemukannya bakteri e-coli di sumber air dan syarat fisik dalam Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Kemenkes telah mengajukan 19 SOP wajib untuk diterapkan di seluruh SPPG.
"BGN dan Kemenkes harus duduk bersama membahas 19 SOP ini agar dapur-dapur yang dihentikan sementara bisa beroperasi lagi," ujar Nanik.
Kementerian Sosial mengusulkan agar lansia dan difabel turut menjadi penerima MBG, dan Presiden telah menyetujui usulan tersebut.
Target tahun 2026 adalah 83 juta penerima manfaat, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Perwakilan BKKBN mengusulkan perbaikan tata kelola, pola distribusi, dan variasi menu agar lebih sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaporkan bahwa bersama Kementerian Desa telah disepakati penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, termasuk pembinaan petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan MBG.
Kementerian Agama mencatat 29 pesantren telah memiliki SPPG, sementara 270 pesantren menerima MBG dari SPPG sekitar, dengan total 337.442 santri telah menerima manfaat program tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
