Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Prof. Dr. Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggantikan Laksana Tri Handoko di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.
Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala BRIN
Pelantikan Arif Satria sebagai Kepala BRIN dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal yang sama.
Dalam prosesi tersebut, Presiden juga melantik Prof. Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN, memperpanjang masa jabatannya dalam posisi yang sama.
Acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
Prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para pejabat yang dilantik.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ungkap Arif Satria saat mengucap sumpah jabatan bersama Amarulla Octavian.
Upacara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat tinggi negara lainnya.
Profil Arif Satria dan Kiprahnya di Dunia Akademik
Arif Satria sebelumnya menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan saat ini masih menjalani periode keduanya untuk masa jabatan 2023–2028.
Lahir pada 17 September 1971, Arif merupakan Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dan dikenal luas sebagai ahli dalam bidang ekologi politik.
Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk periode 2021–2026 dan pernah memimpin Forum Rektor Indonesia (FRI).
Pada tahun 2024, Arif ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, ia pernah menduduki jabatan Komisaris Utama PTPN Holding dari 2018 hingga 2022.
- Penulis :
- Shila Glorya
