Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah belum akan membahas rencana redenominasi rupiah dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.
"Belum kita bahas. Ya, tidak dalam waktu dekat," ungkapnya.
RUU Redenominasi Masuk Rencana Strategis Kemenkeu
Meski isu redenominasi telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, Airlangga menegaskan bahwa belum ada pembahasan lanjutan mengenai hal tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan empat rancangan undang-undang (RUU), salah satunya adalah RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Selain RUU redenominasi, PMK 70/2025 juga mencantumkan RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan RUU tentang Penilai.
Redenominasi dijelaskan sebagai penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat, dengan cara menghilangkan beberapa angka nol di belakang nilai mata uang.
Contoh implementasi dari redenominasi adalah perubahan Rp1.000 menjadi Rp1, tanpa mempengaruhi harga barang maupun daya beli masyarakat.
Tujuan dan Manfaat Redenominasi
Beleid tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama penyusunan RUU redenominasi adalah meningkatkan efisiensi perekonomian melalui daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah guna melindungi daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat nasional dan internasional.
Saat ditanya mengenai dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto terhadap rencana ini, Airlangga belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
"Nanti kita bahas ya," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
