Industri Baja Nasional Terancam, DPR Desak Pemerintah Segera Ambil Langkah Konkret

Pantau - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan pentingnya langkah cepat dan konkret untuk menyelamatkan industri baja nasional yang kini menghadapi tekanan berat akibat maraknya impor baja dan praktik perdagangan tidak adil seperti dumping serta predatory pricing.

Tiga Masalah Utama Melemahnya Industri Baja Nasional

Komisi VI DPR RI mencatat tiga permasalahan kritis yang menjadi penyebab utama melemahnya daya saing baja nasional.

Pertama, pasar dalam negeri dibanjiri produk baja impor dengan harga di bawah biaya produksi atau praktik dumping.

Kedua, terjadi manipulasi HS code melalui kawasan perdagangan bebas, sehingga produk baja asing masuk ke Indonesia dengan harga dumping dan lolos dari pengawasan.

Ketiga, lemahnya instrumen perlindungan perdagangan seperti kebijakan safeguard, yang menyebabkan proses penyelidikan dugaan dumping berjalan lambat dan tidak efisien.

"Penanganan kasus dumping di Indonesia bisa memakan waktu hingga 24 bulan, sementara di banyak negara lain hanya 60 hingga 90 hari," ungkap Anggia.

Permintaan Langkah Tegas Pemerintah

Selain permasalahan struktural, Komisi VI DPR juga menyoroti kebijakan penerbitan izin impor baja yang dinilai tidak mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri.

Kebijakan ini menyebabkan produk baja lokal tidak mampu bersaing di pasar domestik, dan industri nasional semakin terdesak.

Pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah tegas guna mengendalikan impor serta memperkuat kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Anggia menekankan bahwa industri baja merupakan sektor strategis nasional yang menjadi tulang punggung berbagai industri lainnya, seperti konstruksi, infrastruktur, manufaktur, energi, hingga farmasi dan kecantikan.

Ia juga menegaskan pentingnya memastikan proyek-proyek pembangunan nasional menggunakan produk baja lokal.

"Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah nyata untuk menyelamatkan industri baja. Karena industri ini sering disebut sebagai indikator ekonomi nasional. Jika permintaan baja turun, itu pertanda ada masalah dalam pembangunan nasional kita," ia mengungkapkan.