Pantau - Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan sebagai calon auditor Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, dengan fokus pada evaluasi profesionalisme, independensi, serta kesiapan teknis dan manajerial.
Jadwal Ketat dan Metode Audit Dikritisi
Anggota Komisi XI DPR, Harris Torino, menyoroti ketatnya jadwal audit yang dinilai dapat mengganggu kualitas pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan.
Ia mengkritik pelaksanaan audit secara paralel atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), SPI, dan kepatuhan, karena dapat meningkatkan risiko kesalahan yang tidak terdeteksi (detection risk).
Harris juga mempertanyakan efektivitas perangkat lunak audit Atlas yang digunakan oleh KAP Budiandru dan Rekan, serta kesesuaiannya dengan sistem akuntansi pemerintah seperti SAKTI yang diterapkan oleh BPK.
Struktur Internal dan Pendekatan Risiko Dipertanyakan
Dalam uji kelayakan tersebut, Harris menyoroti struktur quality review internal KAP serta penambahan jumlah partner dari enam menjadi delapan, dan mempertanyakan bagaimana langkah tersebut dapat menjaga konsistensi mutu audit di tengah peningkatan beban kerja.
Ia juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai pendekatan audit berbasis risiko yang digunakan KAP, termasuk identifikasi terhadap tiga akun paling berisiko dalam laporan keuangan BPK, yang dinilai belum disampaikan secara jelas.
Uji kelayakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa KAP yang ditunjuk memiliki kapasitas profesional yang memadai dan mampu menjamin akuntabilitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan lembaga negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
