Pantau - Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap skema dana transfer ke daerah (TKD) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias.
Lima Kabupaten/Kota di Nias Dinilai Memiliki PAD Kecil
Bobby menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli.
Ia meminta agar tidak ada penyesuaian dalam alokasi dana TKD untuk daerah 3T tersebut.
"Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Nias, kami sangat bermohon tidak ada penyesuaian," ungkapnya.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Gubernur juga mengusulkan agar dana transfer ke daerah dapat dicairkan lebih awal guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
"Aspirasi dari pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut, penyesuaian dana transfer pada tahun 2026 mencapai Rp1,08 triliun di tingkat provinsi dan lebih dari Rp9 triliun di tingkat kabupaten/kota.
"Timing transfernya, kita utamakan jangan mepet agar bisa dikerjakan awal tahun dan bisa langsung dirasakan masyarakat," tambah Bobby.
DPR RI dan Pemprov Sepakat Bentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah
Menanggapi usulan tersebut, Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kolaborasi Sumut Berkah yang bertugas mengkaji keadilan pembagian dana bagi hasil (DBH).
"Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian DBH ke daerah sudah adil atau belum," ungkap Hinca.
Usulan itu disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan satuan tugas tersebut.
"Ada satu satgas, tentu kami mendukung. Kami sangat bersemangat bersama-sama bekerja dan kami siap membuat satgas ini," ujar Bobby.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa wilayah 3T akan mendapat perhatian dalam proses penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
"Memang itu menjadi concern kami dan kami mendengar masukan Pak Gubernur. Tentunya akan kami coba daerah 3T harus ada perhatian khusus, dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan," ucapnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
