Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 12 November 2025. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wijanto dari Fraksi Partai Gerindra, dengan fokus utama pada upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Sinergi Pemerintah Daerah dan BI Jadi Kunci
Wihadi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“Kami ingin mengetahui kondisi perekonomian di Sumatera Utara, termasuk tren inflasi dan daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Sebab, sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam, daya beli masyarakat harus tetap terjaga,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Banggar DPR RI, ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tumbuh antara 4,7–5,3 persen pada 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor komoditas unggulan daerah.
Dorong Kebijakan Moneter Adaptif dan Sektor Produktif
Wihadi menilai bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan kinerja positif, stabilitas ekonomi tetap perlu diperkuat melalui kebijakan moneter yang adaptif dan koordinasi lintas lembaga.
“Keberhasilan Sumatera Utara mempercepat pemulihan ekonomi tidak terlepas dari peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BI perlu lebih aktif menjadi katalisator pembangunan, terutama untuk sektor pertanian dan UMKM,” jelasnya.
Selain itu, Banggar DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang libur panjang akhir tahun, termasuk menjaga pasokan bahan pokok dan kestabilan harga.
“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi agar daya beli masyarakat tetap kuat,” tambah Wihadi.
Masukan Daerah Jadi Bahan Rekomendasi Kebijakan Nasional
Melalui kunjungan ini, Banggar DPR RI ingin memperoleh masukan langsung dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut akan dijadikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran.
“Informasi dari daerah seperti ini sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter nasional benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tutup Wihadi.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
