Program Digitalisasi Bansos Diuji Coba di Banyuwangi, Pemerintah Dorong Layanan Cepat dan Tepat Sasaran

Pantau - Pemerintah melaksanakan evaluasi Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial di Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari upaya mempercepat, mengefisienkan, dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Transformasi Digital untuk Efisiensi dan Akurasi Penyaluran

Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, KPTDP, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, "Program ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan tepat sasaran."

Kemudahan layanan dan penyederhanaan proses bisnis dinilai sebagai kunci keberhasilan digitalisasi penyaluran bantuan.

Pemerintah menekankan bahwa sistem digital harus dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna dan mempermudah akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Akurasi data menjadi faktor utama dalam menentukan penerima manfaat secara tepat.

Pertukaran data lintas instansi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta penggunaan identitas digital dianggap penting untuk menunjang proses tersebut.

Luhut juga menegaskan, "Tujuan program ini adalah untuk mencapai satu data sebagai dasar pengambilan keputusan presiden."

Penyederhanaan Proses dan Fokus pada Infrastruktur Pembayaran Digital

Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa digitalisasi akan mengurangi beban administratif masyarakat, pendamping, dan pemerintah melalui penyederhanaan layanan.

Proses bisnis bantuan sosial kini disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi tiga langkah utama, yakni pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan.

Langkah ini diyakini dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, mengurangi risiko salah sasaran, dan mengurangi beban verifikasi lapangan.

Penyesuaian regulasi juga akan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum pada setiap tahap pelaksanaan.

Strategi lanjutan mencakup pengembangan sistem pembayaran digital terpadu yang akan mendukung ekosistem bansos nasional.

Fokus utama tahun ini adalah pada penguatan data dan persiapan proses bisnis baru untuk sistem pembayaran, dengan progres dilakukan secara simultan di berbagai lini.