Saleh Daulay Desak Pemerintah Perketat Pengawasan untuk Bendung Produk Sepatu Ilegal

Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melakukan kunjungan kerja ke beberapa pabrik sepatu di Serang, Banten, pada Jumat 14 November 2025.

Kekhawatiran Atas Masuknya Produk Ilegal

Saleh meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran produk ilegal yang merugikan industri sepatu nasional.

Ia menjelaskan bahwa "Yang paling utama adalah menjaga agar jangan sampai ada produk ilegal masuk dari negara lain. Produk ilegal tidak bayar cukai, tidak bayar pajak, barangnya palsu, tapi dijual sangat murah. Ini membuat perusahaan-perusahaan kita menurunkan produksi.", ungkapnya.

Saleh menyebut penurunan produksi akibat barang ilegal dapat menurunkan pendapatan perusahaan dan berpotensi menimbulkan PHK massal.

Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperketat pengawasan di pintu masuk barang.

Ia menegaskan bahwa "Bea Cukai harus kerja keras. Jangan ada lakong-kalikong. Kita dorong agar pintu masuk negara dijaga lebih tegas lagi.", ia menegaskan.

Sorotan pada Perdagangan Digital dan Penegakan Hukum

Selain barang ilegal yang masuk secara fisik, Saleh menyoroti penjualan produk palsu melalui platform perdagangan digital.

Menurutnya, banyak platform online menjual barang yang mengaku asli namun sebenarnya palsu, sehingga merugikan industri dalam negeri.

Ia menyampaikan bahwa "Banyak sekali barang palsu dijual online. Ini berdampak besar pada industri kita dan harus diperiksa dengan serius oleh negara.", ujarnya.

Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa kompromi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Ia menegaskan bahwa "Jika ada yang melanggar aturan, pemerintah harus tegas. Harus ditindak sesuai hukum. Ini menjadi pelajaran bagi semua produsen dan pelaku bisnis agar tetap fair, adil, dan jujur.", ungkapnya.

Saleh menambahkan bahwa perlindungan terhadap industri sepatu dalam negeri penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan produk berkualitas, menjaga efisiensi belanja publik, serta meningkatkan kontribusi industri terhadap negara dan kesejahteraan pekerja.