Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Lokot Nasution, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya baja impor yang digunakan dalam proyek infrastruktur pemerintah dan mendesak adanya langkah tegas untuk melindungi industri baja nasional.
DPR RI Minta Pemerintah Tegas Tanggapi Serbuan Baja Impor
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum yang digelar pada Senin, 17 November 2025, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Lokot menyoroti persoalan meningkatnya penggunaan baja impor dalam proyek-proyek pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melemahkan daya saing industri baja nasional jika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan pengendalian yang tegas.
"Kami mendapat laporan pengaduan tentang industri baja kita hari ini. Hari ini industri baja nasional dibanjiri oleh baja impor. Kemarin asosiasi pekerja industri baja itu berdemo di Beacukai. Mereka menyampaikan kepada kami karena tau kami di Komisi V, supaya kami ikut mengawasi dengan ketat terkait dengan penggunaan baja impor ini," ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa masuknya baja impor secara masif bisa berdampak serius terhadap keberlangsungan industri baja lokal, termasuk potensi pengurangan tenaga kerja.
Komisi V Dorong Penguatan Standar Nasional Indonesia
Lokot menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat regulasi penggunaan baja lokal, terutama melalui pengetatan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam material konstruksi.
Ia menegaskan bahwa aturan mengenai standar kualitas sebenarnya sudah tersedia dan tinggal dijalankan secara konsisten di semua proyek infrastruktur pemerintah.
"Kita punya standar nasional Indonesia. Kami berharap, nanti ketika kami akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan, kami akan melihat bahwasannya kita akan menggunakan baja dengan standar nasional Indonesia. Saya yakin ini sudah dilaksanakan, tetapi kan kadang-kadang ada yang nakal," ia mengungkapkan.
Komisi V juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan pelaksanaan SNI benar-benar diterapkan dalam penggunaan baja proyek.
Lebih lanjut, Lokot mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi pada industri tekstil nasional yang telat dilindungi dari serangan produk impor.
"Jangan sampai industri baja kita ini seperti industri tekstil kita. Terlambat kita menanggulanginya begitu banyak sekali serangan dari tekstil impor, akhirnya banyak sekali pemutusan hubungan kerja terhadap saudara-saudara kita," tegasnya.
Komisi V DPR RI menyatakan akan terus mengawal isu ini dengan serius, termasuk mendorong adanya sinergi antara kementerian terkait dan penguatan pengawasan terhadap baja impor agar industri baja nasional tetap terlindungi dan berdaya saing.
- Penulis :
- Arian Mesa
