Pantau - Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat dengan dukungan anggaran yang telah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Anggaran dan Percepatan Pelaksanaan
Ia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana telah disepakati dengan total Rp17 triliun hingga 2029.
Ia mengatakan "Totalnya Rp17 triliun hingga 2029, khusus untuk kebutuhan sektor PU di Sumatera Barat. Untuk tahun 2026 telah disepakati alokasi sebesar Rp4 triliun, dan ini sudah disetujui oleh Komisi V".
Dengan anggaran yang telah disetujui, ia menegaskan tidak boleh ada alasan keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa percepatan harus tetap disertai perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ia menegaskan "Penanganan bencana harus cepat, tetapi kajian dan perencanaan harus benar-benar matang. Jangan sampai pekerjaan selesai cepat, tetapi menimbulkan masalah hukum bagi pelaksana di kemudian hari".
Legalitas Material dan Sinergi Pemerintah
Ia menyoroti pentingnya penataan sumber material konstruksi serta memastikan legalitas material yang digunakan dalam proyek.
Ia mengingatkan agar tidak ada penggunaan material ilegal yang dapat merusak lingkungan.
Ia menyatakan "Kami meminta perizinan, termasuk galian C, ditata dengan baik. Jangan sampai dalam pelaksanaan proyek besar ini justru menggunakan material ilegal yang berpotensi menimbulkan persoalan baru".
Komisi V DPR RI juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pemulihan.
Fokus sinkronisasi terutama pada penyediaan lahan untuk pembangunan hunian masyarakat terdampak bencana.
Ia menyampaikan "Pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun rumah bagi masyarakat terdampak. Namun, kami meminta pemerintah daerah juga serius dalam menyiapkan lahan. Harus ada batas waktu yang jelas dan tidak berlarut-larut".
Komisi V juga mengingatkan agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk yang viral di media sosial.
Ia menegaskan "Kita tidak boleh hanya mengikuti hal yang viral. Penanganan harus cepat, tetapi tetap berdasarkan kajian yang matang agar hasilnya tepat dan berkelanjutan".
Tantangan Daerah dan Komitmen Pemprov
Sementara itu, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Ia menyoroti tantangan seperti aktivitas tambang ilegal yang meningkatkan risiko banjir dan longsor di wilayah tersebut.
Ia mengatakan "Kami menghadapi tantangan besar, termasuk aktivitas tambang ilegal yang berpotensi memperparah risiko banjir dan longsor. Oleh karena itu, kami mendorong percepatan normalisasi sungai dan penataan wilayah agar dampak bencana dapat diminimalkan".
Ia menekankan bahwa curah hujan tinggi dan sedimentasi sungai menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani.
Ia menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana yang masih tinggi.
Ia menyampaikan "Potensi bencana masih tinggi, sehingga percepatan penanganan menjadi sangat penting. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar seluruh program dapat berjalan optimal".
- Penulis :
- Shila Glorya
