Pantau - Anggota DPR RI Ruslan M. Daud mendesak percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur pascabencana di Aceh agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Kunjungan DPR RI dan Desakan Percepatan
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Banda Aceh dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan sarana dan prasarana dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
Rombongan tersebut dipimpin oleh Irmawan dan meninjau sejumlah proyek strategis di berbagai wilayah terdampak bencana.
Ruslan mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh.
"Pertama, kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum PU dan kementerian lainnya," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu panjang.
"Tidak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Perlu waktu yang cukup panjang berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan," jelasnya.
Ruslan mengakui masih banyak wilayah di Aceh yang mengalami kendala akses dan konektivitas antarwilayah.
"Kami meminta kepada pemerintah pusat agar percepatan ini terus dilakukan. Jika semua akses tersambung, tentu masyarakat akan sangat terbantu," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat tidak hanya terlihat dari anggaran, tetapi juga perhatian langsung Presiden.
"Ini bukti bahwa negara hadir. Bukan hanya anggaran yang turun, tetapi perhatian langsung dari Presiden untuk masyarakat Aceh," ujarnya.
Rencana Pembangunan Hunian dan Infrastruktur
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan rencana pembangunan hunian tetap pascabencana periode 2026 hingga 2028 dengan target 20.647 unit rumah senilai Rp5,94 triliun.
Rincian pembangunan mencakup tahun 2026 sebanyak 6.220 unit dengan anggaran Rp1,79 triliun, tahun 2027 sebanyak 9.747 unit senilai Rp2,80 triliun, dan tahun 2028 sebanyak 4.680 unit dengan anggaran Rp1,34 triliun.
Kabupaten Aceh Tamiang mendapat alokasi terbesar sebanyak 10.456 unit dengan anggaran Rp3,01 triliun, disusul Aceh Utara 4.827 unit dan Gayo Lues 3.350 unit.
Daerah lain yang menerima alokasi antara lain Bireuen 644 unit, Aceh Tengah 533 unit, Aceh Timur 349 unit, Bener Meriah 183 unit, Pidie 89 unit, Pidie Jaya 110 unit, Kota Lhokseumawe 66 unit, dan Aceh Tenggara 40 unit.
Program ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak bencana memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membangun hunian sementara di berbagai wilayah terdampak sebanyak 1.218 unit.
Rinciannya meliputi Aceh Tamiang 240 unit, Bener Meriah 228 unit, Aceh Utara 522 unit, Pidie Jaya 168 unit, dan Kota Subulussalam 60 unit.
Saat ini masih terdapat 84 unit hunian sementara dalam tahap pembangunan di Aceh Tamiang serta rencana tambahan 386 unit di sejumlah desa di wilayah tersebut.
Pembangunan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ruslan berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak hanya menjadi rencana di atas kertas.
- Penulis :
- Shila Glorya
