Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menandatangani kontrak pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi pada tahun 2025 sebagai bagian dari program percepatan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penandatanganan ini mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi, sebagai tahap awal realisasi pembangunan SPPG dari total target 222 lokasi.
Paket Pekerjaan Dibagi Berdasarkan Wilayah
Paket SPPG 1 akan dilaksanakan di 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Pekerjaan konstruksi Paket SPPG 1 akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp639,23 miliar.
Sementara itu, PT Kanta Karya Utama ditunjuk sebagai konsultan supervisi untuk Paket SPPG 1 dengan nilai kontrak Rp7,31 miliar.
Untuk Paket SPPG 2, pembangunan akan dilakukan di 74 lokasi yang meliputi wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Pelaksanaan konstruksi Paket SPPG 2 akan ditangani oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar.
Supervisi proyek ini akan dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri senilai Rp6,31 miliar.
Adapun Paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi, kontraknya dijadwalkan akan ditandatangani pada Senin, 24 November 2025.
Pembangunan Dikebut dengan Standar Higienis dan Sistem Modular
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menjelaskan bahwa target awal pembangunan SPPG sebenarnya mencakup 264 lokasi.
Namun, hanya 222 lokasi yang bisa direalisasikan pada tahun 2025 karena sebagian lokasi lainnya masih terkendala dalam proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah.
"Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya," ungkapnya.
Bisma menyampaikan bahwa prototipe bangunan SPPG dirancang mengikuti arahan Presiden, termasuk penerapan standar higienis untuk dapur layanan gizi.
"Dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis," ia mengungkapkan.
Material bangunan harus tahan terhadap bakteri dan jamur, dengan lantai menggunakan epoxy, serta pelapis tahan api pada area dapur.
Bangunan juga akan dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, dan perlengkapan pemadam kebakaran.
Untuk mempercepat proses pembangunan, konstruksi menggunakan sistem modular.
Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan SPPG.
"Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis," ujar Bisma.
Selain itu, ia menyebut Kementerian PU telah mempercepat pembangunan tiga dapur MBG di Jambi, Kebumen, dan Banjar.
- Penulis :
- Arian Mesa
