Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mendesak agar pelaku impor ilegal 250 ton beras di Sabang, Aceh, diproses hukum secara tegas tanpa toleransi.
Titiek menyampaikan bahwa tindakan impor ilegal ini tidak hanya merupakan pelanggaran prosedural, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras.
"Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum," ungkapnya.
Ia menegaskan, pelanggaran ini membutuhkan respons tegas dari aparat hukum karena menyangkut integritas kebijakan pangan nasional.
Pelanggaran Impor Tidak Sesuai Komitmen Pemerintah
Titiek mengungkapkan bahwa pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pertanian mengenai asal-usul 250 ton beras impor dari Thailand yang masuk ke wilayah Sabang.
Menurutnya, langkah impor tersebut tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang melarang impor beras karena pasokan dalam negeri dinilai mencukupi.
"Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada (beras). Jadi jangan coba-coba macam-macam," ujarnya memperingatkan.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras harus dijaga untuk kepentingan nasional jangka panjang.
"Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana gitu. Yang penting tidak dijual di sini," tambahnya.
Pemerintah Segel Gudang, PT MSG Diduga Pelaku
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebuah gudang milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena menyimpan beras impor ilegal.
"Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel," ia mengungkapkan.
Beras tersebut berasal dari Thailand dan tiba di Indonesia pada 16 November 2025.
Pembongkaran dilakukan pada 22 November, lalu beras dibawa ke gudang milik perusahaan pengimpor yang diketahui berinisial PT MSG.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras saat stok nasional melimpah harus ditegakkan secara konsisten.
Penindakan terhadap impor ilegal ini dinilai penting demi menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa di bidang pangan.
- Penulis :
- Arian Mesa
