Pantau.com - Dewan Pers belum mengambil kesimpulan soal tabloid Indonesia Barokah yang dipertanyakan keabsahannya sebagai produk jurnalistik. Berdasarkan hasil analisa sementara, baru unsur administratif yang berhasil dilacak Dewan Pers.
"Administrasi kita memang sudah lihat kemarin ada beberapa yang tidak sesuai. Seperti contohnya alamat nama yang tercantum Kerin Kemi padahal yang kita lihat di lapangan adalah Kerin Keman. Kita juga sudah konfirmasi kepada RW setempat bahwa tidak benar alamat itu," kata Jimmy Silalahi.
Baca juga: Ratusan Eksemplar Tabloid Indonesia Barokah Ditemukan di Masjid dan Ponpes Batang
"Dewan pers sudah mendokumentasikan itu semua jadi nanti bisa disampaikan secara komprehensif," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/01/2019).
Menurut Jimmy, jika dilihat sekilas berita yang diterbitkan Indonesia Barokah tidak melalui proses liputan. Bahkan jabatan reporter tidak ada dalam susunan redaksi. Sehingga sumber tulisan hanya berasal dari sejumlah portal berita mainstream dan bercampur dengan opini pribadi.
"Secara konten, pribadi saya memang melihat ada penggabungan data-data sekunder yang di dalam etika jurnalistik sebenarnya tidak boleh terjadi," katanya.
Baca juga: Kata JK Soal Tabloid Indonesia Barokah: Kalau Terima, Dibakar Saja
Namun secara isi konten, Jimmy mengatakan, Dewan pers belum bisa memastikan apakah mengandung unsur kampanye hitam. Hingga saat ini ia menyebut timnya masih melakukan proses analisis.
"Oleh sebab itu Dewan Pers mengimbau masyarakat tetap bersabar, tidak terpancing, terprovokasi. Terhadap Paslon 01 dan 02 juga agar bisa menahan diri. Dan kami meminta kepada yang melakukan ini, kami berharap hentikan lah. Karena bukan ini cara yang cerdas untuk mengedukasi bangsa kita. Kasihan bangsa ini sedang fokus dengan pesta demokrasi dan ini bukan bagian dari pesta," pungkasnya.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
