Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai pentingnya aktivasi pendanaan darurat dari pemerintah pusat untuk menangani bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera.
Khozin menyatakan bahwa langkah ini mendesak dilakukan mengingat keterbatasan fiskal di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD).
"Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan transfer ke daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) penting segera dialokasikan," ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa dana darurat dari APBN harus segera diaktifkan untuk membantu daerah yang terdampak bencana seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Khozin, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jember dan Lumajang, Jawa Timur IV, juga mengingatkan pemerintah pusat untuk mengacu pada dasar hukum yang ada.
Ia menekankan Pasal 296 ayat (1), (2), (3), dan (5) dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yang sah.
Selain itu, Khozin juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat sebagai regulasi yang mendukung penggunaan dana tersebut oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, kedua aturan tersebut bisa dijadikan pijakan hukum dalam penyaluran dana darurat, terutama ketika kapasitas keuangan pemerintah daerah tidak memadai.
Koordinasi Lintas Lembaga Diperlukan
Khozin menyampaikan bahwa DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN," ia mengungkapkan.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah pusat guna memastikan pelayanan dasar masyarakat pascabencana tetap berjalan.
"Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan," katanya lagi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menanggapi kondisi bencana tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah telah bergerak cepat sejak awal kejadian.
"Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara," ujarnya.
Pernyataan Presiden disampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 28 November 2025.
Masih pada hari yang sama, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma secara resmi dijadikan lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di wilayah Sumatera.
- Penulis :
- Shila Glorya
