Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyoroti praktik pembalakan liar dan penambangan ilegal sebagai salah satu penyebab bencana banjir yang melanda Padang, Sumatera Barat, pada Minggu, 30 November 2025.
Dalam kunjungannya, ia menegaskan bahwa aktivitas perusakan lingkungan di wilayah hulu harus dihentikan total karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah hilir.
"Banjir ini harus dikaji betul, termasuk praktik pembalakan liar atau penambangan liar di wilayah hulu," ungkapnya.
Tak Ingin Ada Kompromi terhadap Perusakan Lingkungan
Titiek menyampaikan bahwa seluruh kegiatan ilegal yang merusak ekosistem harus ditertibkan tanpa toleransi.
"Jika ada aktivitas pembalakan atau penambangan liar di wilayah hulu itu semuanya harus ditertibkan karena dampaknya ke masyarakat luas yang berada di hilir," ia menegaskan.
Menurutnya, jika aktivitas tersebut memiliki izin resmi, maka pemerintah perlu mengevaluasi ulang dan mencabut izin yang ada.
"Jika ada izin, maka izin itu harus dibatalkan," katanya.
Ia juga menyoroti bahwa dengan curah hujan saat ini saja banjir sudah terjadi, apalagi jika intensitasnya meningkat.
"Dengan curah hujan yang seperti sekarang ini saja dampaknya sudah seperti ini, apalagi jika curah hujan lebih besar," ujarnya.
Titiek menegaskan bahwa ia tidak ingin ada kompromi atas kerusakan lingkungan di hulu, karena masyarakat di hilir yang menjadi korban.
Salurkan Bantuan Pangan untuk Korban Bencana
Dalam kesempatan yang sama, Titiek datang ke Padang bersama pihak Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan bagi korban bencana.
Bantuan tersebut terdiri atas beras sebanyak 34.302.520 kilogram dan minyak goreng sebanyak 6,8 juta liter.
Meski diserahkan di Padang, bantuan tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
- Penulis :
- Gerry Eka
