
Pantau - Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf memberikan klarifikasi langsung kepada para kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu, 6 Desember 2025, terkait polemik internal yang tengah melanda PBNU.
Dalam pertemuan itu, Gus Yahya menegaskan kehadirannya merupakan bentuk penghormatan kepada para sesepuh NU yang memanggilnya untuk menjelaskan langsung duduk perkara kisruh yang terjadi.
"Para pinisepuh, sesepuh memanggil saya dan saya datang. Apapun nanti yang diminta saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab," ungkapnya.
Gus Yahya hadir didampingi sejumlah pengurus PBNU dan membawa satu tas berisi dokumen sebagai bahan klarifikasi.
Ia menyatakan harapannya agar pertemuan tersebut bisa menjadi langkah awal dalam menyelesaikan kisruh yang terjadi.
"Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari jalan penyelesaian," ia mengungkapkan.
Pertemuan Dihadiri Tokoh Sepuh NU dan Bahas Jalan Penyelesaian
Pertemuan di Tebuireng juga dihadiri Rais Syuriyah PBNU K.H. Mohammad Nuh yang mewakili Rois Aam dan Wakil Rois Aam PBNU.
K.H. Mohammad Nuh menjelaskan bahwa ia ditugaskan hadir karena Rois Aam dan Wakil Rois Aam sedang memiliki agenda lain.
"Tugas saya menyampaikan apa adanya yang sedang terjadi. Forum itu tentu sangat baik dan tindak lanjuti dari pertemuan di (Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri) Ploso beberapa hari lalu, mencari alternatif solusi yang terbaik," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dari sisi Syuriyah PBNU, permasalahan sudah dibahas secara organisasi dan telah sampai pada tahap sanksi, bukan konflik personal.
"Konteksnya adalah adanya kesalahan dan sanksi, tidak ada perselisihan individu dan dari kesalahan itu maka diberikan sanksi," tambahnya.
Pertemuan juga dihadiri para kiai sepuh dan senior NU, termasuk K.H. Anwar Manshur (Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri) dan mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj.
Para tokoh ini turut melakukan ziarah ke makam pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari, di kompleks Pesantren Tebuireng.
Pleno 9 Desember Tetapkan Penjabat Ketua Umum PBNU
Dalam agenda lanjutan, PBNU akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk membahas penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU yang baru.
Gus Yahya dalam pernyataannya menyebut bahwa dirinya masih memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan masa kepengurusan secara sah melalui mekanisme muktamar.
"Saya berkewajiban tuntaskan kepengurusan lewat muktamar," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menyatakan bahwa secara struktural, Gus Yahya sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan PBNU.
"Gus Yahya sudah tak berhak atasnamakan PBNU," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick



