Pantau - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pembangunan fisik dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di wilayah Banyuwangi.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025.
Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun dan akan dievaluasi minimal satu kali setiap tahunnya.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyatakan bahwa kerja sama ini mencakup percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Kopdes/Kel Merah Putih di Banyuwangi, serta pengembangan unit usaha sesuai potensi desa.
"MoU ini berisi percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Kopdes/Kel Merah Putih di Banyuwangi, sekaligus percepatan operasionalisasi dan pengembangan usaha sesuai potensi desa", ungkapnya.
Fokus Tahun Pertama: Pembangunan Fisik dan Penyediaan Lahan
Pada tahun pertama, pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes/Kel menjadi prioritas, dengan dukungan penyediaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Setelah fase awal, Kemenkop akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan unit usaha, untuk mengidentifikasi sektor usaha yang paling menguntungkan dan berkelanjutan.
Jika dalam kurun waktu tiga tahun masih diperlukan pendampingan, maka kerja sama akan dilanjutkan dengan penajaman program dan dukungan teknis yang lebih spesifik.
Farida menegaskan bahwa sebanyak 217 desa dan kelurahan di Banyuwangi menjadi sasaran pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih, sehingga dibutuhkan strategi pemetaan potensi dan model usaha yang tepat untuk setiap wilayah.
"Potensinya beragam, mulai laut, pegunungan, hutan, perkebunan, persawahan sampai perdagangan dan pariwisata. Karena itu kami tekankan pengembangan Koperasi Desa harus berbasis potensi desa masing-masing", ia mengungkapkan.
Integrasi UMKM dan Dukungan Pangan Gotong Royong
Kemenkop juga mendorong integrasi UMKM ke dalam koperasi sektor tertentu yang terhubung langsung dengan Kopdes/Kel Merah Putih.
"Misalnya UMKM tahu tempe bisa dikonsolidasikan membentuk koperasi tahu tempe. Nanti Kemenkop dampingi pengembangannya dan didorong terhubung dengan ekosistem Kopdes maupun program pangan", jelas Farida.
Kementerian saat ini tengah menyiapkan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Kopdes dan koperasi dapat menjadi pemasok dapur Sentra Pangan Pemerintah Gotong Royong (SPPG).
Hingga saat ini, lebih dari 500 Kopdes dan koperasi telah berperan sebagai pemasok dalam jaringan dapur SPPG.
Kemenkop menargetkan percepatan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih di daerah-daerah yang proaktif seperti Banyuwangi untuk mendukung pencapaian target nasional yaitu 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih hingga tahun 2026.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan anggota koperasi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pentingnya pendampingan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan program ini tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional.
"Bagi kami, MoU ini penting karena Kopdes/Kel Merah Putih adalah hal baru di daerah. Kami ingin langkah di Banyuwangi tetap sejalan dengan Asta Cita dan arahan Bapak Presiden", katanya.
- Penulis :
- Shila Glorya
