Pantau - Pemerintah Indonesia menargetkan posisi strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai bagian dari peran aktifnya di kancah internasional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa upaya ini merupakan keinginan bersama seluruh elemen pemerintah.
"Keinginan dari pemerintah Indonesia untuk memainkan peran yang semakin penting di dunia internasional, termasuk juga dalam bidang HAM ini," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Indonesia Perkuat Diplomasi HAM Internasional
Yusril mengungkapkan bahwa Indonesia telah enam kali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, termasuk terpilih kembali pada Oktober 2023 dengan perolehan suara tertinggi, yaitu 186 suara.
Pada tahun 2024, Indonesia diwakili oleh Duta Besar Febrian Ruddyard yang menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan HAM PBB.
Yusril menilai pencapaian tersebut mencerminkan kemajuan diplomasi Indonesia serta kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dunia yang abadi.
Ia juga menekankan prinsip Indonesia mengenai pentingnya menghapus penjajahan di seluruh dunia karena bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa diplomasi HAM Indonesia dilakukan secara terkoordinasi oleh sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, serta Kemenko Kumham Imipas.
"Saya sendiri berkali-kali hadir dalam sidang Dewan HAM di Jenewa dan kami mulai sering ditanya, kami menjelaskan sekali satu dengan sebaik-baiknya dan tentu ada kekurangan-kekurangan sehingga kami juga lakukan perbaikan-perbaikan ke dalam," ujarnya.
Natalius Pigai Dorong Kepemimpinan HAM Global dari Indonesia
Komitmen serupa disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.
"Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB," tegas Pigai.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia memaparkan strategi lima tahunan: "Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun. Lima tahun berikutnya akselerasi, sampai 2034. Lima tahun berikut, kita memengaruhi kawasan. Baru lima tahun terakhir, kita leading di tingkat dunia."
Pigai menekankan bahwa kepemimpinan global tidak dapat dicapai dengan setengah hati dan harus dimulai sejak sekarang.
Langkah awal yang dinilai strategis adalah menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Menurutnya, jabatan ini membuka peluang besar untuk memprakarsai kebijakan HAM global yang belum pernah ada sebelumnya.
Ia menyoroti belum adanya konvensi yang mengatur keterkaitan antara HAM dan isu-isu seperti korupsi, lingkungan, pemilihan umum, dan pembangunan.
"Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
