Pantau - Setiap tanggal 18 Desember, dunia memperingati International Migrants Day sebagai pengakuan atas kontribusi dan perjuangan para migran, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.
Bagi Indonesia, momen ini bukan hanya perayaan, melainkan pengingat bahwa migrasi bukan sekadar mobilitas tenaga kerja, melainkan realitas sosial yang berdampak langsung pada ekonomi dan keadilan sosial.
Sepanjang tahun 2024, jumlah penempatan PMI mencapai 297.471 orang, dengan puncak penempatan terjadi pada Mei sebanyak 30.118 orang.
Kementerian P2MI mencatat bahwa remitansi yang dikirimkan PMI sepanjang tahun tersebut mencapai Rp251,5 triliun, naik 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menegaskan bahwa PMI memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Risiko Tinggi dan Minim Representasi, Perlindungan PMI Masih Belum Menyeluruh
Di balik peran besar sebagai “pahlawan devisa”, para PMI masih menghadapi risiko dan kerentanan yang tinggi, khususnya bagi pekerja perempuan.
Komnas Perempuan mencatat 1.389 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran selama periode 2017–2024.
Kasus tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga kematian dan hukuman mati.
Fakta ini menunjukkan bahwa narasi perlindungan tidak cukup berhenti pada penghargaan simbolik.
Perlindungan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang memberikan keadilan substantif bagi pekerja migran sepanjang siklus migrasi: sebelum berangkat, selama bekerja, dan saat kembali ke tanah air.
Namun, hingga kini keterwakilan politik PMI di tingkat nasional masih belum memadai.
Meskipun ikut serta dalam pemilu, representasi politik mereka belum mencerminkan realitas dan persoalan khas warga negara yang hidup di luar negeri.
Dapil Luar Negeri sebagai Instrumen Demokrasi dan Perlindungan Konstitusional
Gagasan pembentukan daerah pemilihan (dapil) luar negeri dengan alokasi minimal tiga kursi DPR bukan sekadar penataan administratif pemilu.
Usulan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin representasi politik, perlindungan hak, dan pemenuhan hak konstitusional PMI serta diaspora WNI.
"Dapil luar negeri akan menjawab pertanyaan dasar dalam demokrasi perwakilan: siapa konstituen yang diwakili dan kepada siapa wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan kerja politiknya," demikian pernyataan yang mengemuka dalam peringatan Hari Migran Internasional 2025.
Tema International Migrants Day 2025, yaitu My Great Story: Cultures and Development, menekankan bahwa kontribusi migran terhadap pembangunan akan optimal jika migrasi dikelola dengan cara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
