Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyebut laporan tentang 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan.
Kurniasih meminta agar laporan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, yang merujuk pada keterangan Bupati Manokwari, diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi nyata di lapangan.
"Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan," ungkapnya.
Ketidaksinkronan Data dan Kendala Akses
Menurut Kurniasih, akar persoalan ini adalah ketidaksinkronan data yang akut antara berbagai lembaga.
Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menunjukkan masih adanya disparitas signifikan dalam Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan pegunungan di Papua.
Kendala jaringan internet serta keterbatasan operator sekolah menyebabkan ribuan anak tidak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional.
Akibatnya, banyak anak kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah," ia mengungkapkan.
Usulan Solusi: Boarding School dan Perlindungan Guru
Kurniasih menyoroti tantangan geografis Papua sebagai faktor utama dalam ketimpangan akses pendidikan.
Ia mengusulkan penguatan sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai solusi untuk menjangkau anak-anak di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem dan keterbatasan akses transportasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah rawan konflik.
Menurutnya, mustahil menurunkan angka putus sekolah jika tenaga pendidik masih merasa terancam dalam menjalankan tugas.
"Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua," tegasnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
