Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong percepatan pengembangan Stasiun Bekasi sebagai stasiun terpadu untuk meningkatkan konektivitas antarmoda, efisiensi layanan, dan kenyamanan pengguna transportasi publik.
Hal ini disampaikan Sudjatmiko dalam pertemuan dengan Kepala Stasiun Bekasi, Wiseno, di Jakarta pada Kamis.
"Khususnya dalam integrasi angkutan dalam kota dengan layanan kereta api, sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan," ungkapnya.
Stasiun Bekasi Dinilai Strategis, 7.000 Penumpang Berangkat Selama Libur Nataru
Sudjatmiko mengapresiasi tingginya jumlah penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang mencapai 2,6 juta tiket, termasuk 7.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Bekasi.
Ia menilai angka tersebut sebagai indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api nasional.
Namun, menurutnya, hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung, khususnya di stasiun-stasiun strategis seperti Bekasi.
"Pentingnya pengembangan dan perluasan Stasiun Bekasi, terutama pada penyediaan fasilitas parkir bertingkat," ujarnya saat melakukan perjalanan kereta menuju Malang, Jawa Timur.
Sudjatmiko menekankan bahwa pengembangan Stasiun Bekasi sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan Kota Bekasi yang terus meningkat.
DPR Siap Kawal Lewat Tiga Fungsi: Pengawasan, Legislasi, dan Anggaran
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Sudjatmiko menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal pengembangan sistem transportasi nasional melalui tiga fungsi utama.
Dalam fungsi pengawasan, DPR akan memastikan bahwa peningkatan jumlah penumpang diikuti oleh pemenuhan standar pelayanan minimum, keselamatan, serta pengelolaan stasiun yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam fungsi legislasi, DPR berkomitmen memperkuat regulasi sektor transportasi perkeretaapian, termasuk kebijakan integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berbasis transit atau transit oriented development (TOD).
Sementara itu, dalam fungsi anggaran, Komisi V DPR RI akan memastikan bahwa alokasi anggaran sektor perkeretaapian tepat sasaran, efektif, dan fokus pada peningkatan layanan publik.
“Ketiga fungsi DPR RI yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran, akan terus kami jalankan secara seimbang untuk memastikan pembangunan transportasi nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sudjatmiko.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Gerry Eka
