Pantau - Pemerintah menegaskan pentingnya membangun resiliensi nasional dalam penanganan pascabencana agar Indonesia tidak mengalami kerugian berlapis akibat lemahnya koordinasi, narasi negatif, dan respons yang tidak terarah.
Ungkapan "sudah jatuh tertimpa tangga" menjadi pengingat akan risiko kerugian tambahan jika pemulihan bencana tidak dikelola secara sistematis dan kolaboratif.
Kerugian tambahan itu bisa berupa menurunnya kepercayaan publik, terpecahnya solidaritas, serta lambatnya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Resiliensi Harus Didukung Narasi Positif dan Koordinasi Terpadu
Resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan, bangkit dari kesulitan, dan beradaptasi secara positif, hingga kembali ke kondisi semula atau bahkan menjadi lebih baik.
Pemerintah dan masyarakat yang resilien ditandai oleh narasi publik yang kolaboratif, mendorong empati, gotong royong, dan solusi bersama.
Sebaliknya, masyarakat yang tidak resilien justru menyebarkan narasi saling menyalahkan, memperuncing perbedaan, hingga memperlemah koordinasi dan kepercayaan publik.
Isu-isu sensitif yang tidak relevan dengan konteks kemanusiaan, seperti wacana politik daerah atau penyebab bencana yang digeneralisasi, harus dihindari karena dapat mengalihkan fokus dari penanganan krisis.
Contohnya, wacana pemisahan wilayah di Sumatera atau menyalahkan sektor sawit secara tunggal tanpa data yang kuat justru memperburuk situasi dan merugikan petani yang juga terdampak.
Banjir di Sumatera merupakan bencana kompleks yang melibatkan faktor alam, tata ruang, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.
Wilayah terdampak pun mencakup area terpencil yang sulit diakses karena infrastruktur rusak.
Dalam kondisi ini, kapasitas lokal terbatas sehingga dibutuhkan pendekatan nasional yang terkoordinasi.
Penanganan bencana harus dilakukan dengan pendekatan satu komando yang struktural dan fungsional, mampu melihat persoalan dari hulu ke hilir secara menyeluruh.
Pendekatan helicopter view memungkinkan pemerintah menentukan skala prioritas secara tepat: jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Aparat Negara dan Multi-Stakeholder Harus Bersinergi Jaga Harmoni Sosial
TNI, Polri, dan ASN memiliki peran krusial sebagai agen pemersatu dan penjaga harmoni sosial di tengah krisis.
Kehadiran aparat negara adalah simbol negara yang hadir, melindungi, dan melayani tanpa diskriminasi.
Karena itu, penting bagi aparat untuk menghindari narasi yang memecah belah, baik di lapangan maupun di ruang digital.
Jika aparat ikut menyebarkan narasi negatif, stabilitas sosial yang rapuh bisa runtuh.
Sebaliknya, profesionalisme, netralitas, dan orientasi kemanusiaan justru memperkuat kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial-politik.
Aparatur negara bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga aktor strategis dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat ketahanan bangsa.
Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pemulihan.
Pemerintah bertindak sebagai pengarah dan penjamin koordinasi.
Dunia usaha berkontribusi dalam dukungan logistik dan pemulihan ekonomi lokal.
Akademisi dan lembaga riset menyuplai analisis dan solusi berbasis data.
Media berperan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun optimisme publik.
Masyarakat sipil dan relawan menjadi penggerak solidaritas di lapangan.
Bencana di Sumatera harus dijadikan momentum memperkuat resiliensi nasional, yang tidak hanya berbasis infrastruktur fisik, tetapi juga narasi yang menyatukan, kebijakan yang inklusif, dan kolaborasi yang tulus antar elemen bangsa.
Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak sekadar bangkit, tetapi tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat, bijak, dan siap menghadapi masa depan.
- Penulis :
- Gerry Eka
