Pantau - Kenaikan gaji dan tunjangan hakim pada awal 2026 menjadi salah satu kebijakan penting di bidang hukum dan peradilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025.
Tunjangan hakim dinaikkan secara signifikan mulai dari sekitar Rp46,7 juta per bulan untuk hakim pratama pengadilan kelas II hingga Rp110,5 juta per bulan bagi Ketua Pengadilan Tinggi.
Kebijakan ini mengakhiri penantian panjang karena gaji dan tunjangan hakim hampir tidak mengalami penyesuaian sejak 2012.
Pemerintah menyebut kebijakan tersebut sebagai "bentuk penghormatan negara terhadap hakim sebagai benteng terakhir keadilan", ungkap pernyataan resmi pemerintah.
Kenaikan kesejahteraan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dari tekanan ekonomi.
Kebijakan tersebut belum mencakup hakim ad hoc termasuk hakim ad hoc tipikor hubungan industrial perikanan dan HAM.
Kondisi itu memicu protes serta ancaman mogok sidang dari hakim ad hoc yang merasa diperlakukan tidak adil.
Istana menyatakan gaji dan tunjangan hakim ad hoc akan diatur melalui regulasi terpisah dan disesuaikan dengan hakim karier.
Situasi ini menunjukkan bahwa penataan kebijakan kesejahteraan hakim masih belum sepenuhnya tuntas.
Publik berharap kenaikan kesejahteraan hakim tidak berhenti sebagai kebijakan administratif semata.
Kesejahteraan yang meningkat diharapkan diikuti reformasi peradilan yang nyata termasuk peningkatan kualitas putusan transparansi dan pengawasan.
Harapan tersebut muncul karena praktik korupsi dan pelanggaran etik di sektor peradilan masih berulang.
Kenaikan gaji hakim kini menjadi ujian apakah negara benar-benar menuntut integritas dan pembaruan peradilan secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
