Pantau - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa segala bentuk intervensi, titipan, maupun penyalahgunaan nama pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan ibadah haji tidak akan ditoleransi.
Menhaj Tegas Tolak Intervensi
Menhaj mengungkapkan bahwa ada sejumlah pihak yang mengaku sebagai bagian dari tim menteri, wakil menteri, atau pejabat tertentu untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
"Banyak yang mengaku-ngaku, ada yang bilang dari tim menteri, dari wakil menteri, dari pejabat. Itu sudah pasti akan ditanya. Semua sikat saja, tidak ada yang kita lindungi. Pejabat tidak mungkin melakukan titip-titip," ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa pernah terjadi upaya intervensi terhadap timnya di lapangan, namun hal tersebut tidak menghalangi jalannya investigasi.
"Kemarin ada intervensi ke tim saya, saya minta teruskan investigasi. Kalau ada orang kita di Kemenhaj yang terlibat, sikat," tegas Menhaj.
Waspadai Penyalahgunaan Nama Pejabat
Menhaj menduga ada oknum-oknum yang mencatut nama dirinya maupun Wakil Menteri Haji dan Umrah untuk kepentingan pribadi.
"Saya yakin ada yang pakai nama saya dan wakil menteri. Saya dan wakil menteri tidak akan pernah mentoleransi hal seperti itu," ia mengungkapkan.
Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih menunggu laporan dari tim mengenai capaian proses pengadaan barang dan jasa di Arab Saudi.
" Kami hanya menunggu dari tim sejauh mana capaian-capaian penyediaan barang dan jasa di Saudi," ujarnya.
Menhaj menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara ketat untuk menjamin seluruh proses berjalan sesuai aturan dan berfokus pada kepentingan jamaah haji.
- Penulis :
- Arian Mesa
