Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menilai pemanfaatan Generative Artificial Intelligence dalam industri pariwisata nasional telah menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi perubahan struktur pariwisata global.
Banyu Biru Djarot menyampaikan bahwa adopsi Generative Artificial Intelligence dinilai penting seiring meningkatnya ketergantungan wisatawan global pada teknologi berbasis Artificial Intelligence.
Ia menyoroti data global yang menunjukkan mayoritas wisatawan kini mengandalkan teknologi AI dalam menentukan destinasi dan pengalaman wisata.
Transformasi digital membuat Generative Artificial Intelligence berperan besar dalam personalisasi pengalaman wisata.
Peran tersebut mencakup perencanaan perjalanan, pemesanan layanan, hingga pengelolaan hubungan dengan wisatawan.
Pandangan itu disampaikan Banyu Biru dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata.
Banyu Biru menegaskan adopsi Generative Artificial Intelligence harus dilakukan secara terukur, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
SDM pariwisata diharapkan mampu menjadi pengguna aktif, pengelola, hingga inovator teknologi.
Banyu mendorong Kementerian Pariwisata menyusun peta jalan adopsi Generative Artificial Intelligence pada tahun 2026.
Peta jalan tersebut perlu mencakup pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, perlindungan tenaga kerja lokal, serta penguatan etika penggunaan AI.
Transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan tanpa menciptakan ketimpangan baru di sektor pariwisata.
Ia juga menyoroti bahwa kualitas pengalaman wisata kini sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan kesadaran keberlanjutan.
Survei Skyscanner tahun 2024 mencatat sebanyak 54 persen wisatawan global merasa percaya diri menggunakan AI untuk merencanakan perjalanan pada 2026.
Pengawasan implementasi AI agar tetap berpihak pada tenaga kerja lokal menjadi agenda penting DPR dan pemerintah.
Komisi VII DPR RI menyatakan komitmennya mengawal kebijakan ini demi mewujudkan pariwisata nasional yang berdaya saing dan inklusif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
