Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memerintahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menambah kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk wilayah Papua, menyusul keluhan antrean panjang pembelian BBM.
Penambahan kuota tersebut mencakup BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite.
Perintah itu disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Bahlil meminta agar penambahan kuota BBM bersubsidi segera dilakukan dalam waktu satu minggu.
Bahlil menegaskan tidak boleh ada kekurangan cadangan BBM bersubsidi di Papua.
BBM bersubsidi atau public service obligation merupakan mandat pemerintah kepada Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dengan harga yang telah ditetapkan.
BBM PSO yang dimaksud meliputi Pertalite dengan harga Rp10 ribu per liter dan biosolar dengan harga Rp6.800 per liter.
Selain Papua, Bahlil juga memerintahkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Aceh.
Bahlil menyebut Papua dan Aceh sebagai wilayah yang memiliki kecintaan besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahlil menegaskan pemerintah harus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di kedua wilayah tersebut.
Kebijakan penambahan kuota ini merupakan respons atas keluhan antrean panjang pembelian BBM di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Keluhan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew dalam rapat kerja tersebut.
Cheroline menjelaskan bahwa pada November 2025 BPH Migas sempat menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi dari 10 kiloliter menjadi 15 kiloliter per hari.
Penambahan kuota tersebut hanya berlangsung selama dua pekan.
Setelah dua pekan, antrean panjang pembelian BBM kembali terjadi hingga saat ini.
Cheroline meminta agar kuota BBM bersubsidi di Manokwari ditetapkan secara permanen sebesar 15 kiloliter per hari.
Selain penambahan kuota, Cheroline juga meminta penambahan jumlah SPBU penyalur BBM PSO di Manokwari.
Saat ini di Manokwari hanya terdapat dua SPBU yang menyalurkan BBM PSO.
Cheroline mengusulkan agar jumlah SPBU PSO ditambah menjadi tiga unit.
Kebijakan penambahan kuota dan SPBU tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang BBM di Papua Barat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
