Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Ketut memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Jawa Timur pada Kamis, 22 Januari 2026, yang dihadiri oleh mitra kerja seperti BNPB, Kementerian Sosial, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Rawan Hidrometeorologi dan Bencana Vulkanik, Kesiapsiagaan Harus Ditingkatkan
Ketut menjelaskan bahwa wilayah Jawa Timur rawan terhadap bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi, aliran sungai yang pendek dan langsung menuju permukiman, serta potensi bencana vulkanik.
Ia juga menyoroti kerentanan wilayah pertanian seperti di Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu lumbung pangan, sehingga penting untuk memastikan kesiapsiagaan bencana yang optimal agar tidak mengganggu ketahanan pangan.
Komisi VIII juga berencana mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana guna meningkatkan kewenangan BNPB dan memperjelas pengaturan status bencana.
“Ke depan, melalui undang-undang, pengaturan status bencana harus jelas sehingga tidak lagi menyita energi bangsa, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat,” ujar Ketut.
Dorong Pusdalops hingga ke Kabupaten, Apresiasi Mobil Satelit dan Rumah Simulasi
Komisi VIII mendorong agar Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) tidak hanya tersedia di tingkat provinsi, tetapi juga di setiap kabupaten.
Ketut juga mengapresiasi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyediakan mobil command center kebencanaan berbasis satelit senilai hampir Rp2,5 miliar dari APBD, yang sangat berguna untuk koordinasi di wilayah terdampak bencana yang kerap terganggu akses komunikasinya.
“Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, anggaran sebesar itu tidak mahal. Kami akan mendorong agar ke depan setiap provinsi memiliki mobil komunikasi kebencanaan seperti ini,” kata Ketut.
Komisi VIII turut memberikan apresiasi terhadap keberadaan rumah simulasi gempa milik Pemprov Jawa Timur yang dinilai efektif sebagai sarana edukasi dan pelatihan kebencanaan.
Anggaran BNPB Turun Drastis, Penanganan Bencana Terhambat
Ketut menyoroti adanya penurunan drastis anggaran BNPB dalam tiga tahun terakhir, dari Rp1,4 triliun pada 2025 menjadi Rp956,6 miliar, dan kembali turun menjadi sekitar Rp491 miliar pada 2026.
Penurunan anggaran ini disebut menjadi salah satu penyebab keterlambatan penanganan kedaruratan di sejumlah daerah.
Komisi VIII DPR RI akan mendorong penambahan anggaran bagi BNPB agar perannya sebagai garda terdepan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal.
Gotong Royong dan Peran Masyarakat Jadi Kunci
Ketut memberikan apresiasi terhadap penanganan bencana di Kabupaten Lumajang yang mampu menekan jumlah korban jiwa melalui berbagai langkah seperti sosialisasi masif, kesiapan relawan, jalur evakuasi yang memadai, serta keterlibatan aktif Tagana dan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah seperti normalisasi sungai, pendataan rumah rusak, dan penyaluran ganti rugi yang belum tuntas.
Ia menegaskan pentingnya gotong royong dan peran relawan dalam menghadapi bencana, termasuk dari unsur pramuka, guru, dan organisasi kemasyarakatan.
“Dengan keterbatasan sumber daya pemerintah, peran masyarakat, relawan, pramuka, guru, dan organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting. Gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi bencana,” pungkas Ketut.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya kebencanaan di Kementerian Sosial, terutama keberlanjutan program Kampung Siaga Bencana agar tidak hilang tertutup oleh program lainnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
