Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Komisi I DPR Dorong Integrasi Komando Teritorial dan Modernisasi Alutsista untuk Pengamanan Strategis di Bogor

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi I DPR Dorong Integrasi Komando Teritorial dan Modernisasi Alutsista untuk Pengamanan Strategis di Bogor
Foto: (Sumber: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, saat saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Korem 061/Suryakancana, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Foto: Munchen/Karisma.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya integrasi komando teritorial dalam mendukung efektivitas pengamanan wilayah, instalasi strategis nasional, dan objek vital termasuk kegiatan VVIP.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 061/Suryakancana, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Januari 2026.

“Komisi I menekankan pentingnya integrasi komando teritorial yang didukung kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan guna menjamin efektivitas pengamanan wilayah, instalasi strategis nasional, serta kegiatan khusus dan penting,” ujar Anton.

Sarana Angkut Terbatas, Komisi I Dorong Modernisasi Alutsista

Komisi I mencatat adanya kendala yang dialami Korem 061/Suryakancana, khususnya terkait keterbatasan sarana angkut dalam pengamanan tamu-tamu VVIP.

Anton menyebut bahwa masalah ini harus ditindaklanjuti segera melalui peningkatan anggaran dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Keterbatasan sarana angkut dalam pengamanan VVIP perlu menjadi perhatian serius. Komisi I mendorong peningkatan dukungan anggaran serta modernisasi alutsista guna menunjang efektivitas pengamanan objek vital strategis dan tamu kenegaraan,” jelas Anton.

Korem 061/Suryakancana sendiri memiliki cakupan wilayah yang luas dan memegang peran strategis karena keberadaan sejumlah instalasi nasional serta kegiatan VVIP.

Perkuat Peran Babinsa dan Struktur Organisasi Teritorial

Dalam kunjungan tersebut, Anton juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) sebagai ujung tombak TNI di tengah masyarakat.

“Peran Babinsa harus terus diperkuat dan dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam melakukan deteksi dini terhadap dinamika dan potensi ancaman di lingkungan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Anton, Babinsa memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi konflik sosial dan kerawanan keamanan di wilayah desa dan kelurahan.

Komisi I DPR RI juga mendorong adanya penyesuaian struktur organisasi teritorial, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah peningkatan status Kodim 0621/Kabupaten Bogor dari tipe B menjadi tipe A.

“Dengan kompleksitas wilayah, kepadatan penduduk, serta keberadaan instalasi dan kegiatan VVIP, peningkatan status Kodim 0621/Kabupaten Bogor menjadi tipe A dinilai relevan untuk memperkuat efektivitas komando dan pengendalian pengamanan wilayah,” kata Anton, yang juga merupakan politisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Penulis :
Aditya Yohan