Pantau - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mengawal penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Penanganan Korban Dilakukan Maksimal dan Terpadu
Pratikno menyampaikan bahwa penanganan korban longsor dilakukan secara maksimal, mulai dari proses pencarian, identifikasi korban, penyerahan jenazah kepada keluarga, perlindungan pengungsi, hingga upaya pencegahan bencana susulan.
"Saat ini, prioritas utama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop, mengingat masih terdapat sekitar 83 warga yang dalam pencarian", ujarnya.
Penanganan bencana dilakukan melalui lima kluster utama yang terkoordinasi secara terpadu.
Kluster pertama adalah pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, BNPB, serta para relawan.
Kluster kedua adalah kluster kesehatan, yang menyediakan layanan medis 24 jam, ambulans, mekanisme rujukan, serta layanan trauma healing bagi para korban.
Kluster ketiga merupakan kluster logistik yang bertugas memastikan ketersediaan kebutuhan dasar pengungsi, seperti sembako, makanan siap saji, selimut, dan perlengkapan lainnya.
Kluster keempat adalah kluster perlindungan sosial yang melibatkan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, kluster kelima adalah kluster infrastruktur yang fokus pada upaya pencegahan bencana lanjutan serta penyediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak.
Rencana Relokasi Dibahas Bersama Wapres
Pratikno juga menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membahas langsung penanganan lanjutan bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat.
Pembahasan tersebut mencakup rencana relokasi warga terdampak longsor ke wilayah yang lebih aman.
"Pada kesempatan ini, Bapak Wakil Presiden juga telah membahas bersama Wakil Gubernur dan Bupati terkait rencana relokasi, termasuk percepatan identifikasi lahan", kata Pratikno.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah relokasi dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana susulan dan memastikan keselamatan warga dalam jangka panjang.
- Penulis :
- Gerry Eka
