Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mensosialisasikan program rumah susun subsidi kepada ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (tanggal tidak disebutkan), di Aula KH Noer Alie, Lantai 4 Gedung Bupati Bekasi.
Program hunian vertikal subsidi ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas nasional pembangunan tiga juta rumah untuk mengatasi backlog perumahan, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti aglomerasi Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan, "Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak."
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan lahan dan tingginya harga rumah tapak di kawasan perkotaan mendorong pemerintah untuk menyediakan alternatif berupa apartemen subsidi.
Hunian vertikal subsidi dinilai lebih terjangkau dan strategis karena lokasinya dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
Pembangunan apartemen subsidi akan melibatkan pihak swasta, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan melalui subsidi pembiayaan, bantuan uang muka, serta skema suku bunga yang disesuaikan agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penjaringan Minat dan Dukungan Pemerintah Daerah
Sri Haryati menyatakan bahwa kegiatan ini masih berada dalam tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan, belum sampai pada tahap teknis maupun perizinan pembangunan.
"Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut," ia mengungkapkan.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi turut memfasilitasi sosialisasi sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional.
"Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Salah satu rencana awal yang disampaikan adalah pengembangan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.
Rencana ini masih berada pada tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni, serta preferensi lokasi dan fasilitas.
Proses pemetaan ini dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asep menambahkan bahwa program ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, namun juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat.
"Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian PKP sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
