Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Program SKALA memperkuat kolaborasi strategis untuk mendorong pengukuran dampak kebijakan pascaimplementasi (ex-post measurement) di daerah sebagai upaya menuju kebijakan yang lebih berdampak dan berbasis bukti.
"Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting," ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan kolaborasi BSKDN–SKALA tahun 2025 di Command Center BSKDN.
Kebijakan Harus Terukur dan Memberi Manfaat Nyata
Yusharto menegaskan bahwa penguatan pengukuran dampak kebijakan merupakan fondasi utama dalam mendorong penerapan evidence-based policy di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, kebijakan yang baik bukan hanya yang berhasil disusun dan diimplementasikan, tetapi juga yang dampaknya dapat diukur dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, namun memberikan manfaat nyata dan terukur secara objektif.
BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka evaluasi dampak pascaimplementasi sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan dan menyempurnakannya ke depan.
Kerangka ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi Data, Pengembangan Dasbor, dan Replikasi Praktik Baik
Sebagai bagian dari kolaborasi, BSKDN dan SKALA juga mengembangkan dasbor kebijakan terintegrasi berbasis data resmi dan big data.
Koordinasi dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menjamin validitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
BSKDN dan SKALA juga mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan melalui sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar.
Panduan ini telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, dan pemerintah daerah.
"Dalam pandangan kami, policy brief ini menjadi penting, sebagai jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat," ungkap Yusharto.
BSKDN berkomitmen untuk mendorong replikasi policy brief dan inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA ke wilayah lain di luar cakupan program.
"Cakupan program harus terus diperluas ke daerah lainnya, agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas," ujarnya menegaskan.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas dampak praktik kebijakan yang terbukti efektif dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
